Diprotes Rakyat, Thailand Tunda Beli Kapal Selam China Rp10 T

Pemerintah Thailand memutuskan menunda pembelian dua kapal selam senilai Rp10,5 triliun dari China, menyusul kemarahan rakyat. Publik Thailand mengecam kesepakatan kontroversial tersebut karena ekonomi negara mengalami penurunan akibat pandemi virus corona.

Berdasarkan kesepakatan 2015, Thailand menjadi salah satu negara pertama yang membeli perangkat tempur angkatan laut China dan menyelesaikan pembelian tiga kapal selam pada 2017, pengiriman pertama rencananya dilakukan pada 2023.

Pembelian dua unit lainnya seharga Rp10,5 triliun telah disetujui oleh sub-komite parlemen awal bulan ini. Namun langkah tersebut menuai protes publik sebab dilakukan saat negara tengah berusaha melawan penurunan ekonomi karena pandemi Covid-19.

Warga mengkritik kebijakan itu di media sosial. Mereka menggaungkan tagar "Orang tidak ingin kapal selam" dan menjadi trending topic di Twitter.

Juru Bicara Pemerintah Anucha Burapachaisri pada Senin (31/8) mengumumkan bahwa Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha yang juga menteri pertahanan telah meminta angkatan laut untuk menunda pembelian dua kapal selam tambahan.

"Angkatan laut akan bernegosiasi dengan China untuk menunda satu tahun lagi," kata Anucha kepada wartawan seperti dikutip dari AFP.

Pemerintahan Prayut yang didukung militer menghadapi gelombang protes yang menuntut pengunduran diri karena pemerintahnya dianggap tidak sah.

Selama lebih dari sebulan terakhir, aksi unjuk rasa terjadi nyaris tiap hari di Thailand. Pada akhir pekan, sebanyak 200 ribu orang berunjuk rasa menyerukan kekecewaan mereka kepada pemerintah.

Para pengunjuk rasa menuding Pemerintah Thailand berpihak kepada militer dan mempertanyakan peran keluarga kerajaan.

Selain mempertanyakan pembelian militer dan perombakan pemerintah, gerakan pro-demokrasi yang sedang berkembang juga menyerukan reformasi monarki

Perekonomian Thailand menyusut 12,2 persen pada kuartal kedua karena sektor pariwisata dan ekspor terpukul parah oleh pandemi.

"Perdana menteri telah memprioritaskan perhatian publik yang mengkhawatirkan perekonomian," kata Anucha.