DK PBB Sesalkan Veto AS Atas Resolusi Penanganan Terorisme

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan negara-negara anggota DK PBB menyesalkan veto yang dilakukan oleh salah satu negara anggota terhadap resolusi penanganan terorisme.

"Seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut," kata Retno dalam press briefing virtual, Jumat (4/9).

Kendati demikian, Retno tidak secara gamblang mengatakan negara mana saja yang menggunakan hak veto resolusi penanganan terorisme. Ia mengatakan semua anggota DK PBB sudah memberikan persetujuan terhadap resolusi tersebut.

Ia juga mengatakan jika Indonesia tetap berkomitmen untuk mendorong DKK PBB memajukan pendekatan komprehensif dalam memerangi terorisme.

"Satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme juga telah mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB, namun tidak dapat disahkan karena veto oleh satu negara," ucapnya.

Retno menerangkan selama ini DK PBB telah mengesahkan empat resolusi di bawah presidensi Indonesia, salah satunya resolusi mengenai women PKO (Penjaga Perdamaian Perempuan).

"Secara konsensus DK PBB telah berhasil mengadopsi rancangan Women PKO pada 28 Agustus 2020 sebagai Resolusi DK PBB nomor 2538," ujarnya.

Menelusuri laporan Associated Press, Amerika Serikat menjadi negara yang menggunakan hak veto pada resolusi penanganan terorisme. Resolusi itu memuat solusi bagi kombatan agar dapat dipulangkan ke negara asalnya, seperti permintaan AS yang ditentang oleh negara-negara Eropa.

Resolusi penanganan terorisme mendorong negara-negara anggota DK PBB untuk menerima kembali mantan kombatan.

Keputusan AS untuk menggunakan hak veto ini disebut sangat mengejutkan. Washington seakan menunjukkan kejengkelan terhadap negara Eropa yang hingga kini bekerja sama untuk mencapai konsensus urusan internasional.

Hak veto AS merupakan pukulan tidak logis bagi Indonesia yang telah menjadikan usulan tersebut sebagai salah satu prioritas.