Trump Diminta Perjelas Tudingan Kecurangan Pemilu

Para petinggi partai Republik disebut cemas melihat aksi tak terduga Donald Trump menghadapi situasi pelik dari Pilpres AS 2020 yang menghadangnya. Para tokoh partai pun meminta Trump dan timnya memperjelas tudingan kecurangan yang ia lontarkan pada pilpres kali ini.

CNN melaporkan petinggi partai Republik atau GOP bahkan lebih khawatir lagi atas dampak berkepanjangan yang mungkin muncul dari serangkaian tudingan tak berdasar dari mulut dan jempol Donald Trump itu.

Apalagi, Republik akan segera menghadapi pertarungan sengit dalam Pemilu legislatif yang menentukan kursi mayoritas di Senat, dalam beberapa bulan ke depan.

Namun para tokoh Republik juga berhati-hati dalam mendesak Trump yang memegang kendali besar dengan basis partai tersebut.

Sumber GOP mengatakan kepada CNN pada Jumat (6/11), bahwa rencana saat ini adalah memberikan kesempatan kepada Trump dan timnya untuk mengajukan kasus dan menyelesaikan perselisihannya di pengadilan.

Akan tetapi bila tuntutan hukum gagal, maka Trump tak memiliki pilihan lain selain mengakui hasil Pilpres.

"Ini adalah tugas pemerintahan Trump untuk membuat kasus yang lebih spesifik," kata Lindsey Graham, senator dari South Carolina yang juga membela klaim Trump soal potensi kecurangan.

"Mereka sedang memeriksa fail pemilih saat ini," katanya sekaligus memperkirakan hasilnya akan muncul dalam 48 jam ke depan.

CNN melaporkan bahwa para pemimpin partai Republik tengah berusaha mendekati Trump dengan hati-hati.

Beberapa di antaranya seperti Ketua Fraksi Republik di DPR, Kevin McCarthy, yang membela klaim Trump di depan publik, serta Mitch McConnel yang merupakan Ketua Senat Republik.

McConnel berusaha bermain aman dengan membuat pesan publik terkait tuduhan dari Trump itu tanpa secara lugas menyatakannya. Ia bahkan menolak mengatakan apapun selain pernyataan yang dibuat secara hati-hati.

Partai Republik berpendapat bahwa kini semua bergantung pada Trump untuk memberikan informasi kepada publik soal klaim kecurangan yang ia gembar-gemborkan.

"Saya pikir Presiden harus menyerahkan pembahasan ini kepada pengacaranya," kata Ketua Legislasi Senat, Roy Blunt yang mengawasi pemilihan ini. "Dan bila mereka memiliki kasus yang harus diselesaikan, harus dilakukan di tempat dan waktu yang sudah ditentukan."