Jejak Pasang Surut Konflik Ethiopia

CNN Indonesia | Kamis, 26/11/2020 06:21 WIB
Perang saudara di Ethiopia telah berlangsung sejak lama yang melibatkan pasukan pemerintah dan pasukan di wilayah utara Tigray. Ribuan warga Ethiopia mengungsi setelah perang saudara kembali pecah sejak awal November. (Foto: AP/Marwan Ali)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ethiopia saat ini tengah menghadapi perang saudara antara pasukan pemerintah dan pasukan di wilayah utara Tigray. Konflik yang pecah sejak awal November itu memaksa puluhan ribu warga mengevakuasi diri ke Sudan.

Pertempuran yang kian memanas di Ethiopia kembali terjadi hanya berselang setahun setelah PM Abiy Ahmed Ali menerima Hadiah Nobel Perdamaian karena menyelesaikan konflik perbatasan selama 20 tahun dengan Eritrea.

Sejumlah faktor menjadi penyebab konflik bersaudara terkait perebutan kekuasaan, pemilihan umum, dan tuntutan reformasi politik. Sejauh ini pertempuran telah terjadi selama hampir dua pekan.


Akar krisis di Ethiopia

Sistem pemerintahan Ethiopia menjadi akar utama perang saudara di sana. Sejak 1994. Ethiopia memiliki sistem pemerintahan federal sehingga kelompok-kelompok etnis berbeda mengendalikan 10 wilayah.

TPLF sebagai partai terkuat di Tigray memiliki andil dalam membentuk sistem tersebut. Front TPLF menjadi pemimpin dari koalisi empat partai yang memerintah Ethiopia sejak 1991, di saat yang sama rezim militer berhasil digulingkan.

TPLF kemudian menjadi pemimpin Ethiopia sebagai bagian dari koalisi setelah menggulingkan bekas kediktatoran pada 1991.

Abiy yang terpilih sebagai perdana menteri pada 2018 berupaya untuk memasukkan anggota bekas koalisi yang berkuasa dan kelompok etnis yang sebelumnya dikucilkan, tapi ini belum termasuk TPLF.

Tigray secara terbuka menolak ajakan Abiy untuk mempersatukan negara dengan meningkatkan kekuasaan pemerintah pusat, seperti halnya daerah dan kelompok etnis lainnya.

TPLF memandang ilegal koalisi yang berkuasa. Setelah Abiy membatalkan pemilu karena pandemi Covid-19, TPLF lantas membentuk dewan pemilihan sendiri untuk mengawasi pemilihan daerah pada September.

Abiy mengatakan dia tidak mengakui hasil pemilihan tersebut dan melarang jurnalis asing bepergian ke Tigray untuk mendokumentasikannya.

Kemudian pemerintah di Addis Ababa memilih untuk memotong dana ke TPLF pada Oktober, yang selanjutnya membuat marah para pemimpinnya. Abiy membawa banyak perubahan bagi Ethiopia.

Ekskalasi kembali meningkat

Perpecahan berawal ketika Abiy mengirim pasukan ke pangkalan militer di wilayah utara Tigray yang berbatasan dengan Eritrea dan Sudan pada 4 November lalu. Abiy menyebut serangan itu merupakan balasan atas serangan yang menimpa perumahan militer untuk pasukan pemerintah di Tigray.

Dia menuduh partai yang berkuasa di kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), menyerang pangkalan itu. Beberapa hari kemudian, Abiy mengumumkan dalam siaran televisi bahwa militer Ethiopia telah membom pangkalan itu sebagai bentuk pembalasan.

Hanya berselang beberapa hari, Amnesti Internasional melaporkan ratusan orang kemungkinan tewas dalam serangan pisau dan parang di kota Mai Kadra di Tigrayan.

In this July 21, 2019 photo, Ethiopian migrants take shelter in the Warga mengungsi akibat konflik Ethiopia. (Foto: AP Photo/Nariman El-Mofty)

TPLF disalahkan atas insiden itu. Namun pemimpin TPLF menolak tudingan tersebut.

"Kami telah mengonfirmasi pembantaian sejumlah besar warga sipil, yang tampaknya merupakan buruh harian yang sama sekali tidak terlibat dalam serangan militer yang sedang berlangsung," kata Deprose Muchena, direktur Afrika timur dan selatan Amnesti Internasional dalam sebuah pernyataan.

Komunikasi di wilayah tersebut juga sempat terputus pada awal November, sehingga laporan sering tertunda dan orang-orang tidak dapat menghubungi keluarga mereka.

Pada 13 November, Tigray meluncurkan roket di dua bandara di provinsi tetangga Amhara dan keesokan harinya pihaknya menembakkan roket ke sasaran di negara tetangga Eritrea.

Presiden regional Tigray, Debretsion Gebremichael mengklaim Eritrea mengirim pasukan dan tank ke Tigray untuk mendukung pemerintah Ethiopia.

Gebremichael mengaku serangan roket itu sebagai sebuah pembalasan, tapi tanpa memberikan bukti apa pun guna mendukung klaimnya.

Menurut International Crisis Group, Tigray memiliki sekitar 250 ribu orang pasukan paramiliter dan milisi lokal.

200 ribu warga sipil mengungsi

Puluhan warga Ethiopia telah mengungsi ke Sudan dan meninggalkan Tigray sejak awal November. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan 200 ribu orang akan melarikan diri dalam enam bulan.

PBB melaporkan sekitar 6.000 pengungsi setiap harinya mengungsi ke Sudan. Lebih dari 31 ribu orang telah menyeberang pada 20 November lalu.

Sejauh ini Tigray telah menjadi rumah bagi 200 ribu pengungsi dan orang terlantar. Para kelompok bantuan mengatakan mereka dilarang membantu di wilayah Tigray dan jurnalis juga dilarang memasukinya untuk melaporkan kejadian.

Sementara itu, LSM telah meminta pemerintah Ethiopia untuk mengamankan akses mereka ke Tigray sehingga mereka dapat menyediakan pasokan bagi warga sipil yang terdampar akibat pertempuran.

Pada 16 November, Abiy mengatakan pemerintahnya "siap untuk menerima dan menyatukan kembali sesama warga Ethiopia yang melarikan diri ke negara tetangga".

Namun ribuan orang justru terus mengungsi dan banyak di antaranya menyimpan cerita horror ketika melihat teman dan keluarga mereka tewas di tangan pemberontak.

Sementara warga sipil yang tersisa tidak tahu keberadaan keluarga mereka yang hilang kontak sejak akses komunikasi terputus di Tigray.

Kamp Um Raquba di Sudan telah dibuka kembali untuk menampung pengungsi setelah 20 tahun ditutup. Kamp itu menampung ribuan warga Ethiopia selama kelaparan terburuk melanda negara itu pada abad ke-20 dari 1983 hingga 1985.

Pada 20 November, PBB mendesak gencatan senjata supaya jalur evakuasi dapat didirikan supaya warga sipil bisa menyelamatkan diri.

(ans/evn)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK