Parlemen Thailand Tolak Tuntutan Reformasi Monarki

Parlemen Thailand menolak tuntutan yang digaungkan massa pro-demokrasi untuk melakukan reformasi monarki.

Alih-alih menyetujui tuntutan pedemo, para anggota parlemen malah memilih membentuk komite penulisan ulang piagam yang akan melewatkan peninjauan dari bab yang mengatur tentang monarki sebagai lembaga terkuat Thailand.

Penolakan tersebut menunjukkan bahwa amandemen yang diusulkan oleh kelompok hak asasi manusia dan didukung oleh para demonstran gagal mendapatkan cukup dukungan dari anggota parlemen.

Dilansir Strait Times, pemungutan suara pada Rabu (18/11) merupakan tahap pertama dari tiga tahap yang direncanakan untuk membuka jalan guna mengubah piagam, proses itu diperkirakan akan memakan waktu sekitar satu tahun atau lebih.

Menanggapi penolakan itu, massa aksi protes berjanji akan menggelar demo hingga semua tuntutan mereka dipenuhi, termasuk tuntutan agar PM Prayut Chan-o-cha mengundurkan diri dan penulisan ulang piagam.

Keputusan Parlemen muncul ketika ribuan aktivis anti-pemerintah mengadakan demonstrasi di hari kedua di Bangkok, setelah sehari sebelumnya 50 orang terluka. Mereka berdemo ke markas polisi di pusat Bangkok pada Rabu (18/11) untuk memprotes penggunaan meriam air dan gas air mata pada demonstran.

Massa terlihat menyemprotkan air dan mengecat tembok markas polisi di Bangkok.

"Budak tirani," teriak demonstran.

Sementara itu, Prayut yang berulang kali menolak mundur, mengatakan dia telah meminta pejabat keamanan untuk memastikan keamanan semua pihak selama aksi protes dan mendesak para aktivis menghormati hukum dan menghindari kekerasan.

"Pemungutan suara menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Parlemen memilih untuk menegakkan kekuasaan kediktatoran feodal dan mengabaikan tuntutan rakyat," kata salah satu kelompok protes, Free Youth, dalam sebuah pernyataan.

"Bisa diprediksi UUD baru yang akan dibuat tidak akan mencerminkan keinginan rakyat karena reformasi monarki tidak akan menjadi bagian dari pembahasan panitia penulisan ulang," tambahnya.

Piagam Thailand saat ini tengah menjadi pokok perdebatan sejak Prayut, yang juga mantan panglima militer, mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014.

Para demonstran dan kritikus memandangnya sebagai instrumen untuk membantu kerajaan mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan, diikuti dengan Prayut kembali menjadi pemimpin setelah pemilu 2019.

Piagam itu memungkinkan Senat yang ditunjuk militer untuk memilih perdana menteri.

Gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di Thailand telah melanggar tabu yang melanggar terkait larangan mengkritik keluarga kerajaan secara terbuka dan mempertanyakan UU yang menghambat diskusi tentang monarki.

Menurut analis politik, amandemen piagam Parlemen kemungkinan tidak akan menjawab semua tuntutan demonstran.