PM Thailand Minta Polisi Tindak Pedemo Pro-Demokrasi

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha memerintahkan polisi dan badan keamanan untuk menindak para pengunjuk rasa pro-demokrasi usai terjadi kericuhan yang membuat polisi menembakkan gas air mata dan meriam air (water cannon).

"Situasi masih belum terselesaikan ke arah yang baik dan kemungkinan akan berkembang menjadi lebih banyak konflik yang mengarah pada lebih banyak kekerasan," kata Prayut dalam konferensi pers, Kamis (19/11).

"Jika ini dibiarkan ... bisa merusak bangsa dan institusi yang paling dicintai," ucapnya mengacu pada pemerintahan monarki.

Lebih jauh dia mengatakan jika pemerintah dan badan keamanan perlu "mengintensifkan praktik" para pedemo dan menegakkan semua sebagai bagian dari proses hukum.

Raja Maha Vajiralongkorn pada Juni lalu meminta pemerintah Thailand untuk menangguhkan pemberlakuan Undang-Undang Lese Majeste. UU itu memberi wewenang jaksa untuk mengajukan tuntutan pidana atas nama kerjaan bagi siapa saja yang melawan karena dianggap menghina raja dan keluarganya.

Namun kritikus hak asasi manusia mengatakan ada beberapa undang-undang lain yang dapat digunakan pihak berwenang untuk menargetkan aktivis demokrasi.

Massa pro-demeokrasi Thailand menggelar aksi demo sejak Februari lalu. (Foto: AP/Sakchai Lalit)

Ketika ditanya apakah pemerintah akan menyetujui jika polisi mengajukan dakwaan atas uu lese majeste, juru bicara Anucha Burapahaisri mengatakan tidak mengesampingkan hal itu.

"Para pengunjuk rasa harus menghormati semua hukum secara umum. Kami tidak merinci apakah kami akan memberlakukan undang-undang secara khusus," kata Anucha kepada AFP.

Anggota parlemen Thailand pekan ini telah membahas serangkaian usulan untuk perubahan konstitusi, yang sebagian besar mengecualikan reformasi apa pun pada monarki.

Anggota parlemen pada Rabu (17/11) telah menyetujui dua proposal untuk "majelis perancang konstitusi" dan menolak RUU yang merevisi peran bangsawan dan mengubah susunan senat.

Gelombang aksi demo oleh massa pro-demokrasi hingga kin terus bergejolak di Thailand. Serangkaian insiden terjadi sejak demonstrasi mulai panas sejak Februari lalu.

Pengunjuk rasa menggelar aksi yang meminta PM Prayut untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Setidaknya ada 10 tuntutan yang diajukan massa, termasuk menghapus uu pencemaran nama baik yang melindungi keluarga kerajaan yang kuat dari kritik.