Turki Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Nagorno-Karabakh

Parlemen Turki menyetujui rencana Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.

Hal itu dilakukan untuk mengawasi penerapan perjanjian gencatan senjata antara kedua negara.

Seperti dilansir Associated Press, Selasa (24/11), parlemen Turki setuju untuk memberi mandat kepada angkatan bersenjata mengirimkan pasukan penjaga perdamaian selama satu tahun. Mereka nantinya akan ditempatkan di sisi Azerbaijan yang merupakan sekutu Turki.

"Turki dan Azerbaijan adalah bangsa serumpun dan akan terus berjuang untuk kemerdekaan dan masa depan. Ini adalah sejarah terkait tanggung jawab strategis untuk memastikan kami melaksanakan tugas mengawasi gencatan senjata bersama-sama," kata Ketua Komisi Pertahanan Parlemen Turki, Ismet Yilmaz.

Pasukan penjaga perdamaian Turki akan berkoordinasi dengan pasukan penjaga perdamaian Rusia, untuk mengawasi kemungkinan pelanggaran dalam gencatan senjata.

Akan tetapi, sampai saat ini belum diketahui berapa banyak jumlah pasukan Turki yang akan dikirim ke Nagorno-Karabakh. Namun, aparat Turki juga mengizinkan untuk mengirim warga sipil sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian.

Rusia dan Turki juga sudah meneken memorandum untuk mendirikan pos pengawasan bersama di Azerbaijan.

Azerbaijan sudah meminta Turki untuk lebih aktif berperan menjadi penengah dalam gencatan senjata, dan ikut mengawasi proses itu.

Gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan mengakhiri peperangan besar di kawasan Nagorno-Karabakh selama enam pekan.

Rusia menyatakan pasukan Turki hanya akan ditempatkan di Azerbaijan, dan tidak masuk ke kawasan Nagorno-Karabakh. Proses pemantauan gencatan senjata akan dilakukan secara jarak jauh menggunakan pesawat nirawak dan sejumlah perangkat lain.

Rusia saat ini sudah mengerahkan dua batalion pasukan penjaga perdamaian untuk mengawasi gencatan senjata di Nagorno-Karabakh selama lima tahun.

Kawasan itu dirundung konflik bersenjata setelah Uni Soviet runtuh. Kelompok separatis yang didukung Armenia menguasai wilayah itu sejak 1994.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan keterlibatan Turki dalam mengawasi gencatan senjata adalah permintaan Armenia.

"Kami akan bekerja sama dengan Turki, karena kami mempunyai pengalaman baik dalam kerja sama di Timur Tengah, termasuk Suriah, di mana kami menggelar patroli bersama di Idlib dan perbatasan Suriah dan Turki," kata Putin.