PBB Sepakati Resolusi Lindungi Pelaut Gagasan RI

Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi tentang kerja sama antar-negara dalam melindungi pelaut (seafarers) di tengah masa pandemi secara konsensus pada Selasa (1/12).

Resolusi yang digagas Indonesia itu telah disponsori 71 negara anggota PBB dan merupakan resolusi pertama yang menyangkut pelaut dan pengelolaan arus barang secara global.

Melalui pernyataan, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan isi resolusi tersebut berisikan permintaan terhadap negara-negara untuk menetapkan pelaut sebagai "key workers" atau pekerja sektor penting, melaksanakan ketentuan tentang keselamatan pelaut termasuk pergantian awak kapal, dan mendorong kerja sama semua pihak untuk memfasilitasi perjalanan, repatriasi, serta akses layanan kesehatan bagi pelaut.

"Resolusi ini merupakan bukti nyata kiprah Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar dalam mendorong kerja sama untuk melindungi pelaut terutama dari dampak pandemi Covid-19," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Retno mengatakan dukungan 71 negara terhadap resolusi tersebut menjadi bukti keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan isu strategis.

Gagasan RI di PBB itu sejalan dengan upaya internasional untuk mendorong peningkatan perdagangan global dan kelancaran transportasi laut.

Sebab, sektor perkapalan mengangkut 80 persen produk perdagangan dunia dan memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan virus corona (Covid-19), khususnya dalam mengangkut obat-obatan dan alat-alat kesehatan, makanan, serta kebutuhan pokok lainnya.

Saat ini Indonesia menempati urutan ketiga dengan jumlah pelaut (anak buah kapal) terbesar di dunia setelah China dan Filipina.

Berdasarkan data UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) terdapat sekitar 2 juta pelaut di dunia yang bekerja di lebih dari 980.000 kapal komersial dan mengangkut lebih.