Kemlu soal Seaglider Diduga Milik China: Masih Diteliti TNI

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan sebuah UUV (unmanned underwater vehicle) atau seaglider yang ditemukan di Pulau Tenggol, Masalembu, Kepulauan Selayar, masih diteliti oleh TNI. Sejumlah pihak menduga benda itu milik China.

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, mengatakan kementeriannya akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan pihak berwenang lainnya terkait penyelidikan seaglider asing tersebut.

"Kemlu akan berkoordinasi dengan pihak TNI AL serta otoritas terkait lainnya guna mendapatkan informasi yg lebih rinci setelah penelitian selesai dilakukan," kata Faizasyah saat dikonfirmasi kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (5/12).

Faizasyah mengatakan penyelidikan masih membutuhkan waktu sekurang-kurangnya satu bulan.

Sementara itu, sampai saat ini TNI AL masih belum bisa memastikan negara pemilik seaglider. Saat ini, benda asing itu tengah diteliti Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidrosal) TNI AL.

Meski begitu, TNI AL menyatakan seaglider adalah salah satu peralatan di bidang kelautan yang memang bisa digunakan di industri pertahanan dan militer, seperti sebagai pembuka jalan kapal selam di wilayah laut dalam.

Analis keamanan Muhammad Fauzan mengatakan drone tersebut "sangat mirip dengan UUV 'Sea Wing' China. Jika benar, Fauzan menuturkan penemuan drone ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama bagaimana itu bisa ditemukan jauh di dalam wilayah Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah menuding seaglider itu milik China.

Ia juga menyatakan keberadaan drone di daerah itu merupakan aktivitas mata-mata sehingga patut diwaspadai.

"Itu mata-mata. Kami sudah berkoordinasi dengan Danlantamal, Angkatan Laut (terkait penemuan drone itu)," ujarnya seperti dikutip Antara.

Nurdin menuturkan pihaknya telah mengajukan komplain atau protes kepada pemerintah China soal seaglider itu.

"Sekarang itu kami sudah komplain nota diplomatik ke kedutaan besar China," ujarnya usai mengikuti rapat kerja pelaksanaan kegiatan anggaran 2021 dan evaluasi kegiatan 2020.

Padahal, nota diplomatik hanya bisa diajukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemlu RI.

Faizasyah juga mengatakan Kemlu masih menunggu penelitian TNI AL dan otoritas terkait guna mendapat informasi lebih rinci terkait benda asing tersebut.