Panic Buying Terjadi Usai Militer Myanmar Umumkan Kudeta

Antrean panjang dilaporkan mengular di sejumlah supermarket di Kota Yangon, Myanmar, beberapa jam setelah militer menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat pemerintah lainnya dalam upaya kudeta pada Senin (1/2) dini hari.

Seorang warga asing yang tinggal di Yangon menuturkan sebagian besar warga panik hingga memborong barang-barang pokok di supermarket lantaran khawatir akan terjadi kerusuhan menyusul kudeta yang dilakukan militer.

"Jalanan masih sedikit sibuk seperti biasa, bank diperintahkan untuk tutup sementara. Supermarket masih antrean panjang. Tadi ke ATM antre panjang. Supermarket juga. Orang panic buying. Ini toko beras dan minyak dekat rumah juga ada antrean panjang," kata warga tersebut melalui pesan singkat.

Dia menuturkan warga Myanmar kebingungan dengan apa yang akan terjadi ke depan setelah militer mengambil alih kekuasaan pemerintah.

Ia mengatakan banyak orang yang bergerombol di luar rumah mendiskusikan apa yang sedang terjadi.

"(Saya) sempat bicara dengan beberapa orang yang sedang antre, mereka bilang 'Yes, we are not happy, we are angry with situation like this'. Mayoritas pendukung Suu Kyi, jadi dikhawatirkan akan terjadi demo atau kerusuhan," katanya.

Selain Suu Kyi, militer Myanmar juga menangkap Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partainya yang tengah berkuasa di pemerintahan, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Penahanan pejabat pemerintah dilakukan militer pada Senin dini hari. Kudeta berlangsung setelah militer Myanmar menolak mengakui hasil pemilu yang dimenangkan NLD.

Militer juga telah mengepung Balai Kota Yangon. Puluhan personel dikerahkan bersama sejumlah truk dan van militer ke Balai Kota Yangon.

Televisi militer Myanmar, Myawaddy TV, memaparkan bahwa angkatan bersenjata atau Tatmadaw mengumumkan status darurat selama satu tahun dan mengambil alih kekuasaan eksekutif dari pemerintah sipil.

Dengan status darurat diumumkan, Tatmadaw menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.