Media China Sebut Kudeta Suu Kyi sebagai Perombakan Kabinet

Media pemerintah China menyebut kudeta militer Myanmar terhadap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi sebagai perombakan kabinet besar-besaran.

Dikutip dari AFP, kantor berita resmi Xinhua menghindari penggunaan istilah Kudeta untuk melaporkan kejadian itu. Mereka menuliskan perombakan kabinet besar-besaran setelah militer Myanmar memecat puluhan menteri era Suu Kyi.

Saat para pemimpin di seluruh dunia mengecam militer Myanmar, bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan negaranya "memperhatikan" siapa saja yang membela rakyat Myanmar, kepemimpinan komunis China justru mengambil tindakan dengan cara yang lembut.

Beijing menyerukan semua pihak di Myanmar untuk "menyelesaikan perbedaan di antara mereka."

Sementara itu, media China lainnya, Global Times mengutip para ahli yang namanya tidak disebutkan mengungkapkan bahwa perebutan kekuasaan terjadi sebagai penyesuaian terhadap struktur kekuasaan negara yang disfungsional.

Sekadar informasi, surat kabar tersebut merupakan media yang santer mengomentari para kritikus China.

Media itu juga mengaitkan peristiwa di Myanmar dengan mantan presiden AS Donald Trump. Trump diketahui kerap menyerang Beijing hingga membuat hubungan AS-China jatuh ke titik terendah dalam beberapa dekade.

"Beberapa ahli menyebut bahwa Trump menolak mengakui kekalahan pada pemilu (AS) dan dilaporkan menghasut kerusuhan di Capitol, (hal itu) mungkin menjadi inspirasi militer Myanmar," tulisnya.

Seperti kritik atas catatan HAM, Beijing mengambil sikap netral pada sebagian besar urusan luar negeri dan menentang campur tangan asing atas urusan dalam negeri mereka.

Januari lalu, Presiden Xi Jin Ping mengunjungi Myanmar dan berjanji akan mendukung pemerintah Myanmar di jalur pembangunan sesuai dengan kondisi nasional negara itu.

Myanmar sendiri merupakan bagian penting dari Belt and Road Initiative China.

Selain Suu Kyi, angkatan bersenjata Myanmar, Tatmadaw juga menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil seperti Presiden Win Myint dan tokoh senior partai berkuasa, NLD, pada Senin dini hari.

Kudeta berlangsung setelah militer menolak hasil pemilu yang dianggap curang.
Militer Myanmar mengatakan kudeta terjadi karena "kegagalan proses pemilihan umum yang bebas dan adil."

Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu November lalu.

Beberapa jam setelah penahanan pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV.

Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.