Demo Anti Kudeta Militer Myanmar, Tenaga Medis di 70 RS Mogok

Aksi demonstrasi menentang kudeta militer bergema di kota terbesar di Myanmar, Yangon pada Rabu (3/2). Massa konvoi di sepanjang kota Yagon dengan membunyikan klakson mobil dan memukul-kul pot logam sebagai tanda mengusir kejahatan atau karma buruk.

Aksi protes massa menjadi demo terbesar terhadap kudeta militer sejauh ini. Massa juga meneriakkan "kejahatan pergi" untuk meminta mengakhiri kudeta terhadap pemerintahan sipil.

"Kediktatoran harus gagal," bunyi tulisan tersebut di bagian belakang baju hazmat para tim medis.

Mengutip Reuters, kelompok sipil mengatakan setidaknya pekerja medis dari 70 rumah sakit di 30 kota di seluruh Myanmar mogok kerja untuk ikut turun ke jalan memprotes kudeta militer.

"Kami menolak untuk mematuhi perintah apa pun dari rezim militer tidak sah yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati pasien kami yang sedang dirawat," tulis pernyataan Kelompok Sipil Myanmar melalui unggahan di Facebook.

Jenderal Min Aung Hlaing dalam keterangan resminya mengatakan penggulingan pemerintahan pemimpinde facto, Aung San Suu Kyi tak terhindarkan. Aung Hlaing mengklaim pengambilalihan kekuasaan ini sesuai dengan hukum.

"Setelah banyak permintaan, cara ini tak terhindarkan bagi negara dan itulah mengapa kami harus memilihnya," katanya dalam rapat kabinet pertama, menurut pidato yang diunggah di halaman Facebook resmi militer, dikutip dari AFP, Rabu (3/2).

Aung Hlaing diberi "kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif", yang secara efektif mengembalikan Myanmar ke pemerintahan militer setelah 10 tahun masuk dalam transisi demokrasi.

Kudeta militer Myanmar mengakhiri satu dekade transisi dari pemerintahan militer ke demokratis. Kudeta militer Myanmar memicu kecaman global, hingga seruan agar demokrasi segera dipulihkan.

Kudeta berlangsung setelah militer menolak hasil pemilu yang dianggap curang. Militer Myanmar mengatakan kudeta terjadi karena "kegagalan proses pemilihan umum yang bebas dan adil."

Utusan Myanmar, Christine Schraner Burgener mendesak Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di sana.

DK PP sedang merundingkan kemungkinan pernyataan yang akan mengutuk kudeta, menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia, dan segera membebaskan para tahanan secara tidak sah, kata para diplomat. Konsensus dibutuhkan dalam dewan yang beranggotakan 15 orang untuk pernyataan semacam itu.