LSM Desak Militer Myanmar Segera Bebaskan Tahanan Politik

Lembaga advokasi Hak Asasi Manusia se-Asia, Forum Asia, mendesak militer Myanmar agar segera membebaskan sejumlah anggota parlemen yang saat ini masih ditahan pasca kudeta Presiden Win Myint serta pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

"Kepada militer Myanmar kita meminta dengan sangat untuk segera melepaskan orang yang ditahan di Naypyidaw," ujar peneliti Forum Asia, Rachel Arinii dalam diskusi Migrant Care, Kamis (4/2).

Forum Asia, kata Arini mengapresiasi sikap beberapa negara di Asia Tenggara yang mengambil sikap dalam kasus kudeta oleh Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) yang pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing.

Arinii menyebut mendesak para pemangku kepentingan di dunia dapat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada militer Myanmar atas kudeta itu. Sanksi itu dapat diberikan kepada entitas bisnis yang terhubung dengan Tatmadaw.

Menurut analisis Forum Asia, militer Myanmar hingga saat ini masih bergantung pada bisnis militer. Oleh sebab itu, katanya, sanksi ekonomi yang tepat sasaran dapat menjadi upaya perlawanan menolak kudeta.

Arini menuturkan, saat ini Amnesty Internasional telah menerbitkan daftar bisnis yang berkaitan dengan Militer Myanmar.

"Untuk internasional stake holders kita juga sangat meminta adanya sanksi ekonomi targeted, kepada militer dan kroni-kroninya," ujar Arinii.

"Kita tidak mau ada blanket sanction, karena kita tahu betapa pentingnya trade untuk orang-orang di Myanmar," imbuhnya.

Selain itu, dia juga mendesak agar Facebook segera menutup dua akun yang telah menyebarkan ketakutan dalam insiden kudeta di Myanmar. Dua akun tersebut masing-masing yakni USDP dan writers leaders.

Sebagai informasi, Facebook adalah salah satu media sosial paling populer di Myanmar. Menurut laporan Channel News Asia, kurang lebih ada 53 juta penduduk di Myanmar yang menggunakan Facebook.

"Mereka menggunakan channel itu untuk menyebarkan ketakutan, dan juga misinformasi kepada masyarakat sipil dan masyarakat Myanmar secara umum," katanya.