Utusan PBB Telepon Panglima Militer Myanmar, Kecam Kudeta

Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menelepon Panglima Militer Myanmar, Jendral Min Aung Hlaing, untuk menyampaikan kecaman atas kudeta pada awal pekan ini.

"Utusan khusus kami hari ini melakukan kontak pertama di mana dia menyatakan dengan jelas posisi kami kepada komandan militer," kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, seperti dikutip AFP, Jumat (6/2).

Guterres mengatakan bahwa utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, juga telah berkomunikasi dengan negara di kawasan Asia Tenggara guna membahas situasi di Myanmar.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuat komunitas internasional bersatu dan memastikan bahwa kondisi yang ditimbulkan dari kudeta cepat dipulihkan," tutur Guterres.

Guterres kemudian menegaskan kembali bahwa kudeta Myanmar "benar-benar tidak dapat diterima."

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB sejauh ini baru menyuarakan "keprihatinan yang mendalam" terkait kudeta Myanmar.

Pernyataan itu dianggap langkah mundur DK PBB. Sebelumnya, AFP mendapati draf DK PBB berisikan kecaman terhadap kudeta Myanmar. Namun, dokumen kemungkinan itu tidak lolos jajak pendapat dalam rapat darurat dewan tersebut.

Para diplomat di markas PBB, New York, Amerika Serikat, mengatakan bahwa China dan Rusia yang merupakan sekutu dekat Myanmar meminta lebih banyak waktu agar DK PBB bisa menyempurnakan responnya terhadap kudeta.

Myanmar terus menjadi sorotan dunia setelah angkatan bersenjata (Tatmadaw) menahan pemimpin de facto negara tersebut, Aung San Suu Kyi, dan mengumumkan kudeta pada Senin (1/2).

Selain Suu Kyi, Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar, Win Myint, dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pada Senin dini hari.

Beberapa jam setelah penahanan pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV.

[Gambas:Video CNN]

Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Kudeta berlangsung setelah militer dan pemerintah sipil Myanmar berselisih selama beberapa bulan terkait hasil pemilihan umum pada 8 November lalu.

Militer Myanmar menganggap pemilu yang dimenangkan oleh Suu Kyi dan partainya, NLD, curang. Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu lalu.