Ajak PNS Demo Lawan Kudeta, 6 Seleb Myanmar Diburu Militer

Junta militer Myanmar memburu enam selebritis setempat karena dituduh menghasut para pegawai negeri untuk melakukan unjuk rasa menentang kudeta.

Dilansir Reuters, Kamis (18/2), junta militer Myanmar menerbitkan surat perintah penahanan untuk enam selebriti itu, dengan alasan melanggar Undang-Undang Anti-Penghasutan. Mereka terdiri dari aktor, penyanyi hingga sutradara film.

Salah satu yang diburu adalah aktor Lu Min, karena unggahannya di media sosial Facebook yang dinilai menghasut para PNS.

"Sangat luar biasa melihat persatuan masyarakat. Kekuasaan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat," tulis Lu Min.

Para buronan itu terancam dipenjara dua tahun akibat dijerat delik itu.

Sampai saat ini sejumlah PNS di Myanmar ada yang memilih ikut berunjuk rasa dan meninggalkan pekerjaan mereka. Hal itu membuat kegiatan sejumlah kantor lembaga negara dan pemerintah terganggu.

Pemerintah junta militer meminta para PNS itu segera kembali bekerja. Namun, sampai saat ini imbauan itu nampaknya tidak dihiraukan.

Pada Rabu (17/2) kemarin, demo besar terjadi di kota Mandalay. Para pegawai perusahaan kereta api setempat ikut berunjuk rasa, yang membuat perjalanan kereta lumpuh total.

Mereka juga terlibat bentrok dengan aparat keamanan hingga malam.

Aparat keamanan Myanmar membubarkan para demonstran dengan menembakkan peluru karet hingga ketapel.

Seorang relawan dilaporkan terluka di kaki akibat tertembak peluru karet.

Aparat Myanmar menyatakan mereka terpaksa mengambil tindakan represif demi keselamatan dan keamanan masyarakat.

Menurut catatan Lembaga Bantuan Perhimpunan Tahanan Politik Myanmar, sampai saat ini ada 495 orang yang ditahan usai kudeta. Sebanyak 460 orang dilaporkan masih dibui.

Hari ini juga dilaporkan akan terjadi unjuk rasa besar-besaran menentang kudeta di sejumlah kota besar di Myanmar, yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat dari berbagai kelompok.

Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin Penasihat Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada 1 Februari lalu.

Alasan militer melakukan kudeta adalah menjaga amanat Undang-Undang Dasar 2008 dan sengketa hasil pemilihan umum.

Militer Myanmar lantas menangkap Suu Kyi dan Win Myint, serta sejumlah politikus dari partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Militer menuduh ada indikasi kecurangan sehingga Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangi pemilihan umum dan meraih 83 persen kursi di parlemen. Mereka menuduh pada pemilu yang dimenangkan Suu Kyi disebut terdapat setidaknya 8 juta pemilih palsu.

(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Komisi Pemilihan Umum Myanmar membantah tuduhan kudeta itu.

Min Aung Hlaing mengatakan bakal menggelar pemilihan umum yang jujur dan bebas usai status masa darurat nasional selama satu tahun dinyatakan berakhir.

Saat ini Suu Kyi dijerat dengan dua perkara, yakni kepemilikan dan impor walkie-talkie ilegal serta melanggar UU Penanggulangan Bencana.

Sedangkan Win dituduh melanggar protokol kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana saat berkampanye pada tahun lalu.

Saat ini keduanya menjadi tahanan rumah.