Menlu Retno Minta Myanmar Buka Akses Kemanusiaan Bagi Suu Kyi

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membenarkan bertemu dengan Menlu Myanmar yang ditunjuk oleh rezim militer, U Wunna Maung Lwin, saat berkunjung ke Bangkok, Thailand.

Dalam pertemuan itu, Retno mengatakan meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan. Hal itu disampaikan Retno setelah demonstrasi anti-kudeta yang berlangsung di Myanmar menewaskan tiga demonstran akibat tertembak peluru tajam aparat keamanan.

"Keinginan rakyat Myanmar harus didengarkan. Pentingnya akses dan kunjungan kemanusiaan kepada orang-orang yang ditahan (militer) juga penting," kata Retno dalam jumpa pers virtual pada Rabu (24/2).

Sampai saat ini dilaporkan jumlah tahanan politik dan demonstran yang ditahan aparat keamanan Myanmar mencapai lebih dari 600 orang. Tahanan politik itu termasuk Penasihat Negara sekaligus Menteri Luar Negeri, Aung San Suu Kyi, serta Presiden Win Myint yang digulingkan dengan kudeta.

U Wunna dan Retno bertemu setelah keduanya melakukan kunjungan ke Thailand di hari yang sama.

"Komunikasi dan pertemuan singkat dengan U Wunna Maung Lwi telah terselenggara di Bangkok hari ini. Saat bertemu Menlu Thailand, saya dapat informasi bahwa U Wunna juga sedang berada di Bangkok," ujar Retno.

"Pertemuan dengan U Wunna akhirnya dilakukan di bandara Don Muang, di mana hadir juga Menlu Thailand," paparnya menambahkan.

Dalam pertemuan trilateral itu, Retno mengatakan ada beberapa poin yang disampaikan Indonesia kepada Myanmar. Salah satunya soal keprihatinan Indonesia terkait krisis politik yang terjadi di Myanmar pasca-kudeta militer 1 Februari lalu.

Pertemuan Retno dengan U Wunna berlangsung setelah rencana kunjungan ke Naypyidaw tertunda. Namun, Retno menekankan pembatalan lawatan ke Myanmar tidak menyurutkan niat Indonesia menjalin komunikasi dengan seluruh pihak di Myanmar, termasuk dengan militer dan Komite Perwakilan Anggota Parlemen (Committee of Representing Pyidaungsu Hluttaw/CRPH), untuk membantu penyelesaian krisis politik di negara tersebut.

Banyak tahanan politik dan demonstran di Myanmar, termasuk Suu Kyi, saat ini tidak bisa dikunjungi keluarga ataupun kuasa hukum karena dilarang oleh aparat keamanan dan pengadilan. Padahal Suu Kyi ditahan dalam kudeta pada 1 Februari lalu dan sudah menjalani sidang praperadilan perdana.

Padahal, itu adalah hak mereka untuk dibesuk keluarga atau berkonsultasi dengan kuasa hukum.