Pimpin Apel Militer, Kim Jong-un Desak Tentara Lebih Disiplin

Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, meminta para personel militer lebih disiplin dan memiliki kontrol.

Hal itu diutarakan Kim Jong-un saat memimpin rapat Komisi Militer Pusat Korut pada Kamis (25/2) di Pyongyang.

Pertemuan itu berlangsung ketika Kim Jong-un dan Partai Buruh Korut berupaya menerapkan tujuan dan kebijakan baru bagi negara selama lima tahun ke depan.

Salah satu kebijakan barunya itu yakni peningkatan kekuatan militer dan pencegahan perang nuklir yang lebih besar.

Melansir kantor berita Korut, KCNA, Reuters melaporkan pertemuan militer itu membahas serangkaian masalah tentang kegiatan politik dan disiplin di kalangan pejabat militer.

Pertemuan itu juga membahas aturan yang lebih ketat di kalangan angkatan bersenjata Korut.

Menurut KCNA, Kim Jong-un mengatakan pembentukan karakter yang disiplin dan revolusioner dalam militer akan menentukan kelangsungan hidup para personel dan kesuksesan misi pertahanan negara.

Kemunculan Kim Jong-un dan sang istri di depan publik cukup menyorot perhatian dalam beberapa waktu terakhir.

Pasalnya, Kim Jong-un dan sang istri, Ri Sol-ju, semakin jarang terlihat di depan publik sejak 2020.

Sempat beredar kabar bahwa Kim Jong-un mengalami sakit parah dan dalam keadaan kritis pada 2020 lalu. Rumor kesehatan Kim Jong-un beredar setelah dirinya absen dalam peringatan hari kelahiran sang kakek, Kim Il Sung, pada 15 April lalu.

Padahal, HUT Kim Il Sung merupakan hari libur besar dan paling penting bagi Korut. Setiap tahun di hari tersebut, Kim Jong-un rutin mengunjungi makam kakeknya.

Namun, rumor tersebut dibantah Kim Jong-un yang pada akhirnya muncul lagi ke publik lewat serangkaian foto yang dirilis KCNA pada Juni lalu.

Dalam foto-foto itu, Kim terlihat tengah memimpin rapat Politbiro Partai Komunis Korut yang dihadiri beberapa pejabat tinggi negara.

Sementara itu, sang istri diduga tengah hamil sehingga menghilang dari sorotan publik selama hampir satu tahun terakhir.

Prediksi itu disampaikan oleh lembaga pemantau aktivitas Korea Utara, Institut Strategi Keamanan Nasional, yang dikutip oleh kantor berita Korea Selatan, Yonhap News Agency, Kamis (18/2).