Besok Menlu ASEAN Bertemu Bahas Krisis Politik Myanmar

Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN rencananya akan melakukan pertemuan khusus besok, Selasa (2/3) untuk membahas masalah kudeta militer Myanmar.

Menteri luar negeri Singapura, Vivian Balakrishnan mengatakan pertemuan tersebut juga untuk menyerukan agar junta militer membebaskan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi yang ditahan selama sebulan terakhir.

"Pertemuan khusus menteri-menteri luar negeri ASEAN akan dilakukan melalui konferensi video besok dan kami akan mendengarkan perwakilan otoritas militer Myanmar," kata Balakhrishanan di hadapan parlemen Singapura, Senin (1/3).

Dia juga meminta agar otoritas militer Myanmar untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi massa pedemo dan menempuh langkah untuk meredam situasi yang memanas demi mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

Hingga Senin (1/3), aksi protes menentang kudeta militer masih di sejumlah kota di Myanmar telah menewaskan 18 orang. Petugas keamanan bertindak represif menghadapi para pedemo.

Balakhrishanan meminta agar semua pihak di Myanmar berdiskusi dan bekerja sama untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk kembali ke jalur transisi demokrasi pemerintahan.

"Kami percaya ini [krisis Myannmar] hanya bisa dimulai jika Presiden Win Myint, penasihat sekaligus menlu Aung San Suu Kyi, dan tahanan politik lain segera dibebaskan ," ujarnya seperti dilansir Reuters.

Suu Kyi pada hari ini kembali menghadiri persidangan kedua melalui sambungan telepon. Pengacara Suu Kyi, Min Min Soe menyebut kliennya dalam kondisi sehat.

Kepada Reuters, Soe mengatakan bahwa Suu Kyi telah meminta untuk bertemu dengan tim kuasa hukumnya selama persidangan tersebut.

Sebulan sejak kudeta, Suu Kyi menghadapi tuduhan tambahan yakni larangan publikasi informasi yang dapat 'menyebabkan ketakutan'.

Jadwal persidangan Suu Kyi berikutnya diagendakan akan dilakukan pada 15 Maret 2021.

Pada 16 dan 17 Februari lalu junta militer Myanmar juga telah menyidang Suu Kyi dan Presiden Win Myint secara diam-diam.

Persidangan itu digelar sehari lebih cepat dari jadwal dan dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan pengacara setelah gerakan protes anti-kudeta semakin meluas di Myanmar.

Sejauh ini, Suu Kyi didakwa dua tuntutan. Pertama, terkait kepemilikan walkie talkie ilegal.

Kedua, dakwaan terkait pelanggaran Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam. Dalam dakwaan baru itu, Suu Kyi dituduh melanggar aturan pemerintah terkait pandemi virus corona selama pemilu 2020.

Sejauh ini, junta militer Myanmar dilaporkan telah menahan ratusan orang termasuk pejabat sipil dan aktivis.