AS Kecam Langkah China Ubah Sistem Pemilu Hong Kong

Amerika Serikat mengecam langkah China yang mengubah sistem pemilihan umum di Hong Kong. Perubahan tersebut akan semakin menggerogoti demokrasi di Hong Kong.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price menyebut perubahan itu sebagai serangan terhadap Hong Kong.

Serangan langsung terhadap otonomi Hong Kong, kebebasannya, dan proses demokrasinya."

"Saya perkirakan, akan ada beberapa percakapan sulit" katanya, mengacu pada pembicaraan yang direncanakan Menlu Antony Blinken dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan di Anchorage dengan diplomat China, Yang Jiechi, dan Anggota Dewan Negara China Wang Yi.

Blinken dan Sullivan akan melakukan pertemuan dengan diplomat China di Alaska, AS pada 18 dan 19 Maret pekan depan. Rencana pertemuan tersebut menjadi ajang pembicaraan pertama antara petinggi kedua negara di bawah pemerintahan Biden.

AS menyamakan pembungkaman China di Hong Kong dengan tindakan genosida terhadap etnis Uighur yang sejauh ini kerap dibantah oleh Beijing.

"Menangani genosida terhadap Muslim Uighur adalah sesuatu yang akan menjadi topik diskusi langsung dengan China minggu depan," ujar Psaki, mengutip Reuters.

Parlemen China pada Kamis (11/3) telah menyetujui perubahan sistem pemilihan umum Hong Kong.

Keputusan itu selanjutnya mengurangi perwakilan demokratis di lembaga-lembaga kota dan memperkenalkan mekanisme guna memeriksa loyalitas politisi kepada Beijing.

Aturan tersebut termasuk mengatur kekuasaan China untuk memveto kandidat, dan mengharuskan calon pemimpin menjadi patriot. Hanya satu anggota Kongres Rakyat Nasional yang abstain dalam pemungutan suara, yang menurut para kritikus akan menjadi mematikan demokrasi Hong Kong.

Komite pemilu yang dikendalikan Beijing di sana juga akan ditugaskan memilih sebagian besar anggota Dewan Legislatif.