AS Sanksi 24 Pejabat China Jelang Pertemuan di Alaska

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada 24 pejabat China dan Hong Kong, menjelang pertemuan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dengan para diplomat China di Alaska akhir pekan ini.

Daftar nama pejabat yang diberi sanksi itu dipaparkan oleh Kementerian Luar Negeri AS pada Rabu (17/3).

Di antara pejabat China yang dijatuhi sanksi adalah Wang Chen, anggota Politbiro, salah satu badan pembuat keputusan utama China, dan Tam Yiu-chung, satu-satunya warga Hong Kong di komite yang turut menyusun undang-undang keamanan nasional.

Sanksi tersebut diberlakukan di bawah Undang-Undang Otonomi Hong Kong (HKAA), yang disahkan oleh Amerika Serikat tahun lalu sebagai tanggapan atas pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional China.

Sanksi itu berupa larangan bepergian ke AS dan soal keuangan yang mencakup pembatasan perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan AS, membeli properti atau berurusan dengan entitas AS.

Dalam sebuah pernyataan, Blinken mengatakan langkah itu sebagai tanggapan atas aturan baru yang membatasi demokrasi di Hong Kong, yang selanjutnya akan membatasi hak orang-orang di wilayah otonomi khusus itu untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Blinken mengatakan sanksi baru itu sebagai bentuk keprihatinan AS atas keputusan Kongres Rakyat Nasional pada 11 Maret, yang secara sepihak dinilai merusak sistem pemilu Hong Kong.

"Tindakan ini semakin merusak tingkat otonomi yang dijanjikan kepada orang-orang di Hong Kong dan menyangkal suara warga Hong Kong dalam pemerintahan mereka sendiri, sebuah langkah yang oleh Inggris dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Deklarasi Bersama Sino-Inggris," ujar Blinken, mengutip dari CNN.

Badan legislatif Hong Kong juga akan mempertimbangkan RUU baru yang menetapkan standar "patriotisme" bagi mereka yang mencalonkan diri dalam pemilu. Hal itu dinilai akan membatasi anggota oposisi tradisional.

RUU itu jelas akan disahkan, sebab badan legislatif saat ini tak memiliki anggota oposisi. Sejumlah anggota parlemen pro-demokrasi mengundurkan diri secara massal sebagai protes atas dikeluarkannya beberapa rekan mereka tahun lalu.

"Hong Kong yang stabil dan makmur menghormati hak asasi manusia, kebebasan, dan pluralisme politik melayani kepentingan Hong Kong, China, dan komunitas internasional yang lebih luas. Amerika Serikat berdiri bersatu dengan sekutu dan mitra kami dalam menyuarakan hak dan kebebasan rakyat di Hong Kong, dan kami akan tanggapi bila RRT gagal memenuhi kewajibannya," tambahnya.

Langkah AS itu dilakukan setelah Blinken melakukan pertemuan dengan para pejabat Jepang kemarin. Dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai sikap China yang dinilai mengikis otonomi secara sistemik di Hong Kong, melemahkan demokrasi di Taiwan, melanggar hak asasi manusia di Xinjiang dan Tibet, serta sengketa maritim di Laut Cina Selatan.

Sejauh ini China belum menanggapi sanksi baru itu. Namun, ada spekulasi langsung dari pengamat bahwa langkah AS menjelang pertemuan kedua negara ini bisa jadi batal.

Rencana pertemuan akan berlangsung di Alaska hari Kamis Blinken dan penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan bertemu dengan dua diplomat top China, Yang Jiechi dan Wang Yi.