Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel yang buntu selama empat tahun terakhir.
Pernyataan itu diutarakan Biden setelah AS kembali menggelontorkan berbagai bantuan terbaru senilai US$235 juta bagi Palestina. Bantuan itu sempat ditarik oleh pendahulunya, Presiden Donald Trump.
"Presiden Biden menekankan bahwa AS mendukung solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel," kata Gedung Putih melalui pernyataan pada Rabu (7/4). Dukungan itu dikatakan Biden saat menelepon Raja Yordania Abdullah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biden mengatakan AS akan melanjutkan donor bantuan bagi Palestina melalui badan PBB, UNRWA, yang sempat dihentikan Trump.
Kementerian Luar Negeri AS menuturkan Gedung Putih akan memberikan US$150 juta kepada UNRWA, US$75 juta untuk bantuan pembangunan ekonomi Palestina, dan US$10 juta untuk upaya perdamaian Palestina-Israel.
Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, menuturkan Palestina menjadi salah satu negara yang penting bagi Negeri Paman Sam dan perdamaian di Timur Tengah.
Lihat juga:AS Minta Israel Perlakukan Palestina Setara |
Sementara itu, sekutu AS, Israel tak senang dengan langkah terbaru pemerintahan Biden tersebut. Israel bahkan mengecam bantuan AS untuk Palestina tersebut dan mengatakan Washington seharusnya memberitahu Tel Aviv terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah itu.
"Kami percaya bahwa badan PBB yang kabarnya menangani pengungsi sebenarnya tidak perlu dibentuk," kata Duta Besar Israel untuk AS, Gilad Erdan, merujuk pada fungsi UNRWA, seperti dikutip AFP.
Erdan mengklaim bantuan internasional yang dikelola UNRWA kerap digunakan untuk memberdayakan sekolah-sekolah Palestina yang sampai saat ini masih mengajarkan nilai-nilai anti-Semit atau anti-Yahudi kepada murid-muridnya.
"Saya menyatakan kekecewaan dan penolakan terhadap pendaan UNRWA tanpa memastikan adanya perubahan dalam pengelolaan dana tersebut termasuk menghentikan penghasutan dan menghapus konten anti-Semit dari kurikulum pendidikan sekolah mereka," kata Erdan.
(rds/dea)