Transformasi Demokrasi ke Monarki di Masa Dinasti Umayyah

Kekhalifahan Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin atau empat sahabat Nabi Muhammad S.A.W. (Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib).

Kerajaan ini hanya berdiri selama 89 tahun, dari 661 sampai 750 Masehi di Suriah dan 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, Iberia (Spanyol).

Pemerintahan Bani Umayyah terbagi menjadi dua periode. Pertama dinasti yang dirintis Muawiyah bin Abu Sofyan yang berpusat di Damaskus, Suriah. Kedua, era kejayaan dinasti tersebut di Andalusia, yang berpusat di Cordoba.

Nama dinasti ini berasal dari Umayyah bin Abd asy-Syams atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I, seorang pemimpin di zaman jahiliah. Ia adalah seorang sahabat nabi yang menjadi khalifah pada 661 sampai 680 Masehi.

Pada masa Nabi Muhammad S.A.W., Bani Umayyah disebut sebagai penentang dakwah. Ia memiliki keinginan menduduki jabatan khalifah setelah Rasul wafat.

Berdirinya Dinasti Umayyah bermula dari perang Shiffin. Pertempuran itu merupakan perang saudara antara kubu Muawiyah I dan Ali bin Abi Thalib.

Perang itu terjadi setelah Utsman Bin Affan terbunuh. Sehingga membuka kesempatan bagi Ali untuk memimpin.

Pihak Muawiyah menginginkan kasus pembunuhan Utsman diadili secara hukum. Namun, dia menilai Ali tidak berniat menyelesaikan kasus tersebut hingga memantik peperangan.

Setelah Ali wafat, orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali. Otomatis kekuasaan bergulir ke dirinya.

Tak disangka, selama beberapa bulan memimpin Hasan justru menyerahkan tahtanya ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Penyerahan itu dengan tujuan agar Muawiyah dapat mendamaikan kaum Muslim yang saat itu, dilanda beragam fitnah.

Muawiyah lantas memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus.

Menurut Munir Subarman dalam buku Sejarah Kelahiran, Perkembangan dan Masa Keemasan Peradaban Islam, Muawiyah tak hanya memindahkan sistem pemerintahan tetapi juga mengubah sistem politik.

"Sistem politik dan pemerintahan juga diganti dari sistem politik pemerintahan yang semula demokratis menjadi sistem politik dan pemerintahan yang bersifat monarki absolut."

Perubahan sistem itu terpengaruh dari sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Meski istilah khilafah tetap digunakan, tetapi Muawiyah menafsirkan khilafah sebagai penguasa yang diangkat oleh Tuhan.

Sementara di Alquran dan hadis tak ada satu dalil pun yang membenarkan interpretasi Muawiyah.

Ia juga dianggap tak mematuhi isi perjanjiannya dengan Hasan saat naik takhta. Dalam perjanjian itu disebutkan persoalan penggantian kepemimpinan diserahkan kepada umat Islam, bukan berdasarkan keturunan keluarga.

Muawiyah lantas menyatakan penerus kekuasaannya adalah san anak, Yazid bin Muawiyah. Ia juga meminta rakyatnya setia pada anak laki-lakinya itu.

Keputusan itu memantik gerakan-gerakan oposisi di kalangan rakyat. Pada masa Muawiyah, kehidupan masyarakat Arab seperti dibedakan menjadi dua kelas. Pertama adalah bangsa Arab Quraisy keturunan Bani Umayyah yang mendapat banyak keistimewaan.

Kedua golongan ahluz zimah, yakni penduduk non-Muslim yang harus patuh dengan pemerintahan Islam.

Meski di masa Muawiyah I banyak kebobrokan, ekspansi wilayah terus digalakkan dimulai dengan menaklukkan Tunisia. Mereka terus bergerak ke arah Timur dan menguasai Khurasan, Afghanistan sampai Kabul.

Ekspansi ke Timur ini dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan hingga mampu menaklukkan Balkanabad, Bukhara, Khwarezmia, Ferghana dan Samarkand. Mereka bahkan sampai ke India menduduki wilayah Baluchistan, Sin, Punjab hingga Multan.

Sementara ekspansi ke Barat dilakukan saat kekuasaan Umayyah dipegang Al Walid bin Abdul Malik. Ia berhasil menundukkan Aljazair dan Maroko. Pasukan Umayyah terus bergerak menjelajah Eropa hingga ke Spanyol.

Tentara Islam mendapat dukungan dari rakyat setempat lantaran mereka jenuh dengan penderitaan akibat kekejaman penguasa. Kemudian di masa kepemimpinan Umar II, masyarakat dilaporkan hidup damai, makmur dan tertib.