Junta Myanmar Kembali Tunda Persidangan Suu Kyi

Junta militer Myanmar dilaporkan menunda lagi proses persidangan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi pada Senin (26/4). Informasi ini diungkap pengacara Suu Kyi, Min Min Soe, yang mengatakan penundaan hingga 10 Mei.

Suu Kyi saat ini menjadi tahanan rumah. Junta sudah mendakwanya atas enam kasus, termasuk terkait hasutan dan kepemilikan radio komunikasi tanpa izin.

Min Min Soe menyebut pihaknya sejauh ini, 12 pekan setelah penahanan, belum mendapatkan izin menemui Suu Kyi secara langsung. Menurut dia hal ini salah satu yang menyulitkan tim kuasa hukum.

Min Min Soe juga mengatakan Suu Kyi frustrasi karena lambatnya penanganan kasus dia.

"Saya rasa dia tidak mendapatkan akses untuk melihat berita dan TV. Saya pikir dia tidak tahu situasi terkini di dalam negeri," kata Min Min Soe, disiarkan AFP, Senin (26/4).

Myanmar saat ini berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Sebagian besar warga protes dan turun ke jalan, sedangkan pasukan keamanan secara brutal berupaya memadamkan pemberontakan. 

Panglima kudeta Myanmar sekaligus pemimpin junta militer Min Aung Hlaing telah berkunjung ke Jakarta pada pekan lalu untuk menghadiri ASEAN Leaders' Meeting pada Sabtu (24/4).

Pertemuan itu telah menghasilkan 'pernyataan konsensus' yang menyerukan menghentikan kekerasan, namun berhenti menuntut pembebasan tahanan politik.

AFP menjelaskan hasil pertemuan itu dikatakan mendapat kecaman dari masyarakat sipil Myanmar, yang sedari awal telah geram karena Aung Hlaing diundang dalam acara tersebut.

"Pernyataan itu tidak meliputi apa yang diinginkan warga sipil, menghormati hak asasi manusia, demokrasi, dan perdamaian," kata Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), kelompok lokal yang melacak kematian di Myanmar usai kudeta.

Menurut data terkini AAPP, pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 750 orang. Namun junta memaparkan data kematian yang lebih rendah dari itu.