Australia Desak ASEAN Terapkan 5 Konsensus KTT soal Myanmar

Australia mendesak ASEAN segera menerapkan lima poin konsensus soal Myanmar yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jakarta pada Sabtu (24/4) lalu.

"Sebagai Mitra Dialog pertama ASEAN, kami berkomitmen kuat mendukung upaya ASEAN secara konstruktif, dan kami mendesak penerapan lima poin konsensus segera mungkin," kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (26/4).

Kelima poin konsensus dari KTT ASEAN pada akhir pekan lalu meliputi pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Payne menyatakan bahwa negaranya sangat menghargai upaya ASEAN terutama di bawah keketuaan Brunei Darussalam bisa mempertemukan pemimpin negara di Asia Tenggara dan mencapai konsensus tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Payne, Australia memandang ASEAN sebagai inti dari kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, stabil, dan tangguh. Karena itu, Payne menganggap ASEAN memiliki peran penting dalam memetakan jalan keluar dari krisis yang terjadi di Myanmar saat ini.

Demi mendukung ASEAN dalam penanganan krisis Myanmar, Payne juga menyatakan Australia akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar atau 5 juta dolar Australia atau senilai Rp56,4 miliar melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN, AHA Center.

"Australia akan terus bekerja sama dengan mitra regional kami, khususnya ASEAN, untuk meredakan situasi di Myanmar dan mendukung upaya regional menuju penyelesaian masalah. Pengaturan kebijakan Australia tentang Myanmar, termasuk opsi sanksi, akan terus ditinjau untuk mendukung rakyat Myanmar," kata Payne.