Jakarta, CNN Indonesia --
Berbagai upaya mendamaikan Palestina dan Israel dilakukan selama hampir setengah abad.
Namun, hingga kini, serangkaian upaya tersebut belum juga merampungkan perseteruan antara Tel Aviv dan Ramallah tersebut.
Meski gencatan senjata beberapa kali diterapkan, bentrokan antara aparat Israel dan warga Palestina masih sering meletus di perbatasan Jalur Gaza dan Tepi Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perseteruan kedua belah pihak juga kerap diperparah dengan pertempuran antara militer Israel dengan sayap bersenjata salah satu organisasi politik Palestina, Hamas, dan kelompok militan lainnya di Gaza.
Dalam dua pekan terakhir, peperangan antara Hamas dan Israel kembali bergulir. Hamas terus menembakkan roket ke Israel. Sementara itu, Israel terus menggempur Jalur Gaza dengan serangan udara demi menghancurkan Hamas.
Dikutip Reuters, hingga Kamis (20/5), ada 228 penduduk Gaza yang tewas akibat serangan Israel. Sedangkan jumlah korban meninggal di pihak Israel akibat serangan roket milisi Palestina dari Jalur Gaza mencapai 12 orang.
Berikut serangkaian upaya perdamaian Israel-Palestina.
1967 - Resolusi Dewan Keamanan PBB 242
Setelah Perang Enam Hari bergulir, DK PBB mengeluarkan resolusi 242 berisikan seruan kepada Israel untuk menarik pasukannya dari wilayah Palestina yang diduduki.
Dalam resolusi itu, DK PBB juga meminta seluruh negara yang terlibat perang-Israel, Mesir, Suriah, Libanon, Yordania, dan Palestina-untuk saling menghormati masing-masing kedaulatan teritorial.
Resolusi 242 dinilai sebagai tonggak dasar dari banyak inisiatif untuk mendamaikan Israel-Palestina.
1978 - Perjanjian Camp David
Lima tahun setelah Perang Timur Tengah 1973, Presiden Amerika Serikat saat itu, Jimmy Carter, mengajak Perdana Menteri Israel Menachem Begin, dan Presiden Mesir Anwar Sadat untuk merundingkan perdamaian.
Begin dan Sadat menyetujui Kerangka Perdamaian di Timur Tengah. Dalam perjanjian itu, Israel sepakat menarik pasukan secara bertahap dari Gurun Sinai, Mesir, dan pembentukan pemerintahan transisi Palestina di Tepi Barat dan Gaza.
 (Foto: Fajrian) |
1981 - Fahd Plan
Putra Mahkota Arab Saudi saat itu, Fahd bin Abdulaziz Al-Saud, mengajukan rencana perdamaian dengan salah satunya menyerukan penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari wilayah pendudukan di Palestina.
Dalam rencana damai itu, Fahd juga menyerukan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Selama ini, Yerusalem memang menjadi salah satu akar konflik Israel-Palestina, di mana kedua negara saling mengklaim bahwa kota suci tiga agama itu merupakan ibu kota mereka.
1991 - Pertemuan Tingkat Tinggi Madrid
Empat tahun setelah intifada pertama (1981-1983), konferensi perdamaian internasional digelar di Madrid, Spanyol. Konferensi itu dihadiri perwakilan dari Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Meski begitu, konferensi tersebut diakhiri tanpa perjanjian yang disepakati. Meski begitu, pertemuan itu berhasil mempertemukan pihak Israel dan Palestina secara langsung.
1993-1995 - Deklarasi Prinsip atau Oslo Accords
Israel dan PLO menggelar perundingan rahasia di Norway yang menghasilkan perjanjian perdamaian sementara. Perjanjian itu berisikan penetapan pemerintah independen interim Palestina dan dewan terpilih di Tepi Barat dan Gaza selama masa transisi lima tahun.
Perjanjian itu juga berisikan rencana penarikan pasukan Israel dan negosiasi tentang permukiman tetap.
[Gambas:Video CNN]
2000 - KTT Camp David
Presiden AS, Bill Clinton, bertemu dengan pemimpin Palestina, Yasser Arafat dan PM Israel, Ehud Barak, di Camp David. Pertemuan itu gagal mencapai kesepakatan akhir dan memicu pemberontakan Palestina atau intifada kedua.
2000-2003 - Bush Declaration atau Peta Jalan Perdamaian Arab
George W Bush, menjadi presiden AS pertama yang menyerukan pembentukan negara Palestina. Dalam deklarasi damainya, Bush juga menyerukan negara Palestina hidup berdampingan dengan negara Israel "dalam perdamaian dan keamanan".
Sementara itu, Arab Saudi juga turut menyajikan rencana perdamaian yang didukung Liga Arab. Proposal damai itu berisikan penarikan penuh tentara Israel di wilayah pendudukan dan penerimaan Israel atas negara Palestina sebagai imbalan atas normalisasi relasi antara Tel Aviv dengan negara-negara Arab.
Terpisah, AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB turut menyajikan peta jalan menuju solusi dua negara permanen untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
2007 - KTT Annapolis
Presiden Bush menjadi tuan rumah KTT Timur Tengah di Annapolis, Maryland. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dan PM Israel, Ehud Olmert, setuju melanjutkan pembicaraan damai.
Olmert kemudian mengatakan mereka hampir mencapai kesepakatan tetapi penyelidikan korupsi terhadapnya dan perang yang meletus di Gaza pada 2008 membatalkan upaya damai tersebut.
2009 - Pidato PM Israel Benjamin Netanyahu
Dalam pidatonya di Universitas Bar-Ilan Israel, PM Netanyahu mengatakan pemerintahannya siap melanjutkan perjanjian damai dengan Palestina, termasuk mencakup pembentukan negara Palestina.
Namun, sebagai timbal balik, Netanyahu meminta pengakuan Palestina bahwa Israel merupakan "negara orang Yahudi".
2010 - Penangguhan Pendudukan Israel
Di bawah tekanan AS, Netanyahu menangguhkan 10 bulan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat.
Moratorium pemukiman itu lantas dilanjutkan dengan pembicaraan perdamaian. Namun, negosiasi perdamaian gagal berlanjut setelah masa moratorium pemukiman selesai dan Netanyahu menolak memperpanjang penangguhan tersebut.
 (Astari Kusumawardhani) |
2013-2014 - Negosiasi Washington yang Gagal
Menteri Luar Negeri AS saat itu, John Kerry, membujuk negosiator Israel-Palestina untuk melanjutkan pembicaraan damai. Namun, pembicaraan itu tidak membuahkan progres apa-apa sampai akhirnya ditangguhkan pada April 2014.
2019 - Proposal Damai Trump
Presiden AS, Donald Trump, mengajukan proposal perdamaian Israel-Palestina baru yang dianggapnya "kesepakatan abad ini".
Proposal tersebut fokus pada peningkatan perekonomian negara Arab, termasuk Palestina. Namun, dalam proposal damai itu, solusi pembentukan dua negara yang selama ini menjadi standar proses perdamaian Israel-Palestina yang diakui komunitas internasional tidak tercantum.
Presiden Abbas menolak proposal damai Trump tersebut yang dianggapnya berpihak pada Israel. Sejak itu, relasi AS-Palestina terus memburuk. Abbas bahkan memutus kontak dengan AS.
Di sisi lain, PM Netanyahu mendeklarasikan rencana Israel untuk resmi mencaplok permukiman di Tepi Barat dan sebagian besar Lembah Yordania. Hal itu diutarakan dalam janji kampanye pemilihan umum.
AS, melalui Menlu Mike Pompeo mendukung klaim Israel untuk membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat. Padahal sejak 1979 AS menganggap permukiman Israel di wilayah Tepi Barat, Palestina, ilegal, sama seperti komunitas internasional selama ini.