Jimat Kepemimpinan Netanyahu di Balik Relasi Israel-Palestina
CNN Indonesia
Kamis, 03 Jun 2021 14:19 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (AP/Ariel Schalit)
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepemimpinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terancam berakhir setelah gagal membentuk pemerintahan baru.
Padahal, Netanyahu dan partainya, Likud, memenangkan suara mayoritas di pemilihan umum Maret lalu.
Akibat kegagalan itu, Presiden Reuven Rivlin memberi mandat kepada pesaing Netanyahu, Yair Lapid, untuk membentuk kabinet pemerintah baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lapid dan partainya, Yesh Atid, mendapat mayoritas suara kedua terbesar setelah Likud.
Saat ini, Lapid mengklaim berhasil membentuk koalisi untuk menendang Netanyahu dari pucuk kepemimpinan yang dipegang selama 12 tahun terakhir.
Menurut sejumlah pengamat, sebelum pemilu Maret lalu-yang keempat dalam dua tahun terakhir-Netanyahu sebenarnya telah kehilangan mayoritas dukungan dari warga Israel karena berbagai alasan.
Pengamat politik internasional sekaligus Direktur Program Hak Asasi Manusia dari Universitas Denver, Micheline Ishay, mengatakan mayoritas warga Israel bosan dengan pemilihan umum yang tidak meyakinkan.
Selain itu, Ishay menuturkan skandal korupsi yang menjerat Netanyahu, perpecahan partai-partai sayap kanan, dan pandemi virus corona yang berkepanjangan telah membuat kekecewaan warga Israel terhadap perdana menteri terlama itu semakin meluas.
"Popularitas Netanyahu memudar dan warga lelah dengan pemilu yang tidak meyakinkan. Dukungan Likud anjlok dari 36 kursi pada Maret 2020 menjadi 30 kursi pada Maret 2021," kata Ishay.
Namun, Ishay menuturkan konflik Israel-Palestina kerap menyelamatkan posisi Netanyahu yang terjepit di dalam negeri.
Konflik yang telah berlarut selama puluhan tahun itu kerap mengurangi kebencian publik terhadap Netanyahu bahkan membantunya mempertahankan jabatan perdana menteri selama ini.
Pertempuran terbaru antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, kata Ishay, juga sedikit banyak membantu Netanyahu mempertahankan suara dari para pendukung loyalisnya.
"Popularitasnya tidak diragukan lagi akan meningkat di antara sekelompok warga sebagai akibat dari eskalasi dengan Gaza ini. Di bawah tembakan dan dalam situasi perang, orang cenderung mendukung pemerintah yang berkuasa karena takut akan ancaman roket dan ancaman internal. Dalam hal ini, krisis saat ini memperkuat desain politik Netanyahu," kata Ishay seperti dikutip Al Jazeera.
"Netanyahu mengizinkan, bahkan memupuk, provokasi domestik melalui inziden di Kahanist, Yerusalem, rencana penggusuran properti warga Palestina di Sheikh Jarrah, pemagaran Gerbang Damaksus saat bulan Ramadan, dan aksi polisi Israel di Masjid Al-Aqsa," ujarnya menambahkan.
Senada dengan Ishay, editor isu internasional New York Times, Roger Cohen, juga menganggap bahwa Netanyahu kerap memanfaatkan krisis Israel dan Palestina untuk menegaskan sentralitasnya pada rakyat.
"Pesannya sangat kuat, bahwa dia tetap menjadi satu-satunya penjamin keamanan Israel terhadap ancaman dari Hamas di Gaza, dari Iran, hingga Libanon. Bahwa hanya dia sendiri yang dapat menendang mimpi bangsa Palestina untuk membentuk negara sendiri sehingga tampak sangat tidak masuk akal," kata Cohen dalam artikel analisisnya berjudul Conflict Strengthens Netanyahu, but the Price is High.
Mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat, Itamar Rabinovich, juga menganggap Netanyahu kerap memanfaatkan konflik dengan Palestina untuk menggenjot dukungna dari kaum tradisional dan nasionalis.
"Bagi seorang politikus yang tengah didakwa kasus korupsi dan tidak kalah dalam empat kali pemilu berturut-turut adalah sebuah pencapaian," kata Rabinovich.
"Dia (Netanyahu) memiliki basis kemenangan yang bisa dia andalkan-kaum tradisional, konservatif, nasionalistik-dan pertanyaan abadinya kepada warga Israel bahkan ketika dia berada di situasi terdesak adalah 'siapa lagi yang bisa melakukannya (selain saya)?'," kata dia.
Netanyahu merupakan pemimpin garis keras Israel yang selama ini menentang proses perdamaian dengan Palestina, terutama terkait Perjanjian Oslo 1993.
Saat itu, Presiden AS, Bill Clinton, meyakini bahwa Netanyahu tak memiliki ketertarikan untuk mengejar perdamaian dengan Palestina.
Sejak menjabat sebagai perdana menteri, Netanyahu secara agresif mendukung pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat dan wilayah Palestina lainnya meski dinilai ilegal oleh komunitas internasional.
Dilansir USA Today, para kritikus Netanyahu juga meyakini bahwa kebijakannya selama menjabat sebagai PM semakin memperkeruh konflik Israel-Palestina dengan menciptakan rasa putus asa di kalangan warga Palestina terkait pendirian negara.
Pada Juni 2009, untuk pertama kalinya, Netanyahu mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dalam pidatonya di Bar-Ilan University, Netanyahu untuk pertama kalinya mendukung pembentukan negara Palestina dengan sejumlah syarat.
Namun, sejak itu, Netanyahu tidak pernah benar-benar membuktikan dukungannya itu.
Solusi dua negara merupakan salah satu gagasan perdamaian yang selama ini didukung komunitas internasional, di mana Israel dan Palestina masing-masing mendirikan sebuah negara merdeka dan hidup berdampingan secara damai.
Sebagai contoh, pada 2019, Netanyahu menggunakan konflik dengan Palestina untuk meraup dukungan dalam pemilu. Saat itu, Netanyahu mengumumkan niatnya untuk mencaplok Lembah Jordan, wilayah besar di Tepi barat, jika kembali memenangkan pemilu yang digelar September 2019.
Netanyahu menuturkan aneksasi itu akan dilakukan "segera setelah pemilu jika saya menerima mandat yang jelas untuk melakukannya dari warga Israel."
Hal itu, menurut sejumlah kritikus Netanyahu, semakin memperjelas bahwa sang PM tidak pernah benar-benar ingin membuat terobosan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina.
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepemimpinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terancam berakhir setelah gagal membentuk pemerintahan baru.
Padahal, Netanyahu dan partainya, Likud, memenangkan suara mayoritas di pemilihan umum Maret lalu.
Akibat kegagalan itu, Presiden Reuven Rivlin memberi mandat kepada pesaing Netanyahu, Yair Lapid, untuk membentuk kabinet pemerintah baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lapid dan partainya, Yesh Atid, mendapat mayoritas suara kedua terbesar setelah Likud.
Saat ini, Lapid mengklaim berhasil membentuk koalisi untuk menendang Netanyahu dari pucuk kepemimpinan yang dipegang selama 12 tahun terakhir.
Menurut sejumlah pengamat, sebelum pemilu Maret lalu-yang keempat dalam dua tahun terakhir-Netanyahu sebenarnya telah kehilangan mayoritas dukungan dari warga Israel karena berbagai alasan.
Pengamat politik internasional sekaligus Direktur Program Hak Asasi Manusia dari Universitas Denver, Micheline Ishay, mengatakan mayoritas warga Israel bosan dengan pemilihan umum yang tidak meyakinkan.
Selain itu, Ishay menuturkan skandal korupsi yang menjerat Netanyahu, perpecahan partai-partai sayap kanan, dan pandemi virus corona yang berkepanjangan telah membuat kekecewaan warga Israel terhadap perdana menteri terlama itu semakin meluas.
"Popularitas Netanyahu memudar dan warga lelah dengan pemilu yang tidak meyakinkan. Dukungan Likud anjlok dari 36 kursi pada Maret 2020 menjadi 30 kursi pada Maret 2021," kata Ishay.
Namun, Ishay menuturkan konflik Israel-Palestina kerap menyelamatkan posisi Netanyahu yang terjepit di dalam negeri.
Konflik yang telah berlarut selama puluhan tahun itu kerap mengurangi kebencian publik terhadap Netanyahu bahkan membantunya mempertahankan jabatan perdana menteri selama ini.
Pertempuran terbaru antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, kata Ishay, juga sedikit banyak membantu Netanyahu mempertahankan suara dari para pendukung loyalisnya.
"Popularitasnya tidak diragukan lagi akan meningkat di antara sekelompok warga sebagai akibat dari eskalasi dengan Gaza ini. Di bawah tembakan dan dalam situasi perang, orang cenderung mendukung pemerintah yang berkuasa karena takut akan ancaman roket dan ancaman internal. Dalam hal ini, krisis saat ini memperkuat desain politik Netanyahu," kata Ishay seperti dikutip Al Jazeera.
"Netanyahu mengizinkan, bahkan memupuk, provokasi domestik melalui inziden di Kahanist, Yerusalem, rencana penggusuran properti warga Palestina di Sheikh Jarrah, pemagaran Gerbang Damaksus saat bulan Ramadan, dan aksi polisi Israel di Masjid Al-Aqsa," ujarnya menambahkan.
Senada dengan Ishay, editor isu internasional New York Times, Roger Cohen, juga menganggap bahwa Netanyahu kerap memanfaatkan krisis Israel dan Palestina untuk menegaskan sentralitasnya pada rakyat.
"Pesannya sangat kuat, bahwa dia tetap menjadi satu-satunya penjamin keamanan Israel terhadap ancaman dari Hamas di Gaza, dari Iran, hingga Libanon. Bahwa hanya dia sendiri yang dapat menendang mimpi bangsa Palestina untuk membentuk negara sendiri sehingga tampak sangat tidak masuk akal," kata Cohen dalam artikel analisisnya berjudul Conflict Strengthens Netanyahu, but the Price is High.
Netanyahu Manfaatkan Konflik Palestina
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (AP/DEBBIE HILL)
Mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat, Itamar Rabinovich, juga menganggap Netanyahu kerap memanfaatkan konflik dengan Palestina untuk menggenjot dukungna dari kaum tradisional dan nasionalis.
"Bagi seorang politikus yang tengah didakwa kasus korupsi dan tidak kalah dalam empat kali pemilu berturut-turut adalah sebuah pencapaian," kata Rabinovich.
"Dia (Netanyahu) memiliki basis kemenangan yang bisa dia andalkan-kaum tradisional, konservatif, nasionalistik-dan pertanyaan abadinya kepada warga Israel bahkan ketika dia berada di situasi terdesak adalah 'siapa lagi yang bisa melakukannya (selain saya)?'," kata dia.
Netanyahu merupakan pemimpin garis keras Israel yang selama ini menentang proses perdamaian dengan Palestina, terutama terkait Perjanjian Oslo 1993.
Saat itu, Presiden AS, Bill Clinton, meyakini bahwa Netanyahu tak memiliki ketertarikan untuk mengejar perdamaian dengan Palestina.
Sejak menjabat sebagai perdana menteri, Netanyahu secara agresif mendukung pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat dan wilayah Palestina lainnya meski dinilai ilegal oleh komunitas internasional.
Dilansir USA Today, para kritikus Netanyahu juga meyakini bahwa kebijakannya selama menjabat sebagai PM semakin memperkeruh konflik Israel-Palestina dengan menciptakan rasa putus asa di kalangan warga Palestina terkait pendirian negara.
Pada Juni 2009, untuk pertama kalinya, Netanyahu mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dalam pidatonya di Bar-Ilan University, Netanyahu untuk pertama kalinya mendukung pembentukan negara Palestina dengan sejumlah syarat.
Namun, sejak itu, Netanyahu tidak pernah benar-benar membuktikan dukungannya itu.
Solusi dua negara merupakan salah satu gagasan perdamaian yang selama ini didukung komunitas internasional, di mana Israel dan Palestina masing-masing mendirikan sebuah negara merdeka dan hidup berdampingan secara damai.
Sebagai contoh, pada 2019, Netanyahu menggunakan konflik dengan Palestina untuk meraup dukungan dalam pemilu. Saat itu, Netanyahu mengumumkan niatnya untuk mencaplok Lembah Jordan, wilayah besar di Tepi barat, jika kembali memenangkan pemilu yang digelar September 2019.
Netanyahu menuturkan aneksasi itu akan dilakukan "segera setelah pemilu jika saya menerima mandat yang jelas untuk melakukannya dari warga Israel."
Hal itu, menurut sejumlah kritikus Netanyahu, semakin memperjelas bahwa sang PM tidak pernah benar-benar ingin membuat terobosan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina.
