Jarang Terjadi, Israel Kecam Perlakuan China ke Muslim Uighur

Israel turut mengecam China atas tuduhan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.

Israel juga mendukung seruan mendesak China mengizinkan akses tak terbatas ke wilayah Xinjiang guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di sana.

Negeri Zionis itu menandatangani pernyataan bersama yang disampaikan di Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) usai diduga mendapat tekanan dari Amerika Serikat, Selasa (22/6).

Pernyataan tersebut dipresentasikan oleh Duta Besar Kanada Leslie Norton. Ia menyatakan prihatin dengan keberadaan pusat penahanan di Xinjiang, tempat ratusan ribu Muslim Uighur dan minoritas lainnya ditahan bahkan mengalami penyiksaan.

"Kami mendesak China untuk mengizinkan akses secepatnya, berarti, dan tanpa batas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi," kata Duta Besar Kanada Leslie Norton, mengutip Times of Israel.

"Laporan yang dapat dipercaya menyatakan bahwa lebih dari 1 juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang, menghadapi penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Orang Uighur dan lainnya mengalami pembatasan tidak proporsional terhadap budaya mereka."

Israel bergabung dengan 41 negara yang setuju dengan seruan itu. Padahal Israel kerap berusaha untuk tidak memusuhi mitra dagangnya tersebut.

Mengutip Wella News, keputusan Israel mendukung seruan itu usai mendapat tekanan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden.

Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid memutuskan setuju atas permintaan Departemen Luar Negeri AS untuk mendukung tindakan tersebut. Persetujuan itu tercapai setelah melalui perdebatan panjang di Kementerian Luar Negeri soal kemungkinan dampak dari langkah yang diambil.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat mengonfirmasi bahwa negaranya telah mendukung UNHCR. Namun, Israel tidak mengeluarkan pernyataan publik yang menjelaskan dukungannya.

Langkah itu sebagai upaya nyata untuk tidak memperlihatkan diri dan menghindari kemarahan Beijing.

Sementara itu, pemerintahan baru Israel terus berusaha menjalin hubungan dekat dengan pemerintahan Biden, yang sempat melindungi mereka di Dewan Keamanan PBB ketika konflik di Gaza pada Mei lalu berkecamuk.

Israel biasanya mengabaikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang menargetkan negaranya untuk dilakukan penyelidikan. Negara itu juga kerap mengabaikan pelanggaran yang meluas di negara lain.

Sebelum Naftali Bennett naik ke tampuk kekuasaan, di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, Israel menghindar untuk mengkritik China soal Xinjiang.

China dilaporkan menahan lebih dari dua juta orang secara sewenang-wenang di Xinjiang. Namun berkali-kali mereka membantah.

Beijing menegaskan pihaknya hanya menjalankan pusat pelatihan kejuruan yang dirancang untuk melawan ekstremisme.