Junta Myanmar Bebaskan Jubir Pemerintah Era Suu Kyi

Junta militer Myanmar dilaporkan membebaskan U Zaw Htay, juru bicara pemerintahan era Aung San Suu Kyi yang dikudeta pada 1 Februari lalu.

Seorang sumber militer mengatakan kepada The Irrawaddy, Minggu (27/6), bahwa U Zaw Htay dibebaskan sekitar 10 hari lalu.

Kendaraan militer memang dilaporkan sempat terlihat di luar luar U Zaw Htay di Naypyitaw pada beberapa pekan lalu.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa U Zaw Htay sebenarnya sempat diminta untuk tetap menjadi jubir untuk Kantor Kepresidenan. Namun, ia menolak dan mengundurkan diri sehari setelah dibebaskan.

"Tampaknya ia akhirnya diminta untuk tak tampil dan diam saja," ujar sumber itu.

Sebagai jubir kantor kepresidenan, U Zaw Htay mengemban tugas untuk menyuarakan segala sikap pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Terakhir kali, ia buka suara terkait tudingan militer bahwa partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan dalam pemilu 2020 lalu.

"Ini merupakan sikap pihak yang tak bisa menerima kekalahan. Pemilih tahu betul mengenai pemilu itu dan siapa yang mereka dukung dan pilih. Mereka yang melontarkan tudingan salah sama saja melakukan bunuh diri politik," katanya saat itu.

Tak lama setelah itu, militer mengudeta pemerintahan Suu Kyi yang dipimpin Presiden U Win Myint atas alasan kecurangan dalam pemilu.

Setelah menggencarkan kudeta, junta militer menangkap sejumlah pejabat sipil, termasuk Suu Kyi, U Win Myint, dan U Zaw Htay.

Sejak saat itu, Suu Kyi didakwa sejumlah tuduhan, di antaranya mengimpor walkie-talkie secara ilegal, melanggar protokol Covid-19, dan dugaan suap dengan menerima emas serta pembayaran sekitar $600 ribu atau kira-kira Rp8,5 miliar.

Dalam kasus terpisah, Suu Kyi juga didakwa melanggar Undang-undang Rahasia Negara. Jika terbukti bersalah, petinggi Myanmar itu bisa dihukum hingga 14 tahun penjara.

Salah satu dakwaan dikabarkan akan diputuskan pada Juli mendatang. Namun hingga kini, belum diketahui kasus mana yang akan rampung pada bulan depan tersebut.

Sementara Suu Kyi menjalani persidangan, krisis politik di Myanmar masih terus berkobar. Setidaknya 883 orang tewas di tangan aparat setelah beberapa bulan militer Myanmar mengudeta pemerintahan sipil.