Sekjen PBB Desak AS Cabut Sanksi Iran Sesuai Pakta Nuklir

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mendesak Amerika Serikat untuk mencabut sanksi atas Iran sesuai dengan isi kesepakatan nuklir pada 2015 lalu.

"Saya meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi sesuai perjanjian," ujar Guterres dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (29/6).

Melalui laporan itu, Guterres juga mendesak AS "memperpanjang keringanan terkait perdagangan minyak dengan Iran, dan memperbarui keringanan untuk proyek nuklir non-proliferasi."

Setelah menerima laporan ini, DK PBB dijadwalkan menggelar pertemuan mengenai kesepakatan nuklir Iran (JCPOA).

Rapat ini digelar di tengah upaya AS dan Iran untuk menghidupkan kembali JCPOA yang sempat kandas di tangan pendahulunya, Presiden Donald Trump.

Sejak Presiden Joe Biden menjabat, AS dan Iran sudah melangsungkan dialog secara tak langsung dengan bantuan sekutu negara Eropa di Wina demi mencoba menghidupkan kembali JCPOA.

Menurut Biden, perjanjian JCPOA efektif membuat Iran patuh menangguhkan program nuklirnya, sampai akhirnya Trump menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perjanjian yang diteken oleh negara anggota tetap DK PBB beserta Jerman itu mewajibkan Iran membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen, jauh dari keperluan mengembangkan senjata nuklir yaitu 90 persen.

Sebagai timbal balik, negara Barat akan mencabut serangkaian sanksi terhadap Teheran. Namun setelah menarik diri, AS kembali menerapkan sanksi yang membuat Iran geram.

Setelah itu, Iran terus menggencarkan program pengayaan uranium. Pada April lalu, Iran mengumumkan bahwa mereka akan memulai pengayaan uranium hingga 60 persen.

Pada pertengahan Juni lalu, Iran bahkan mengklaim sudah membuat 6,5 kilogram uranium dengan pengayaan kemurnian hingga 60 persen.