Najib Desak Malaysia Bentuk Pemerintahan Interim Urus Covid

Najib Razak mendesak Malaysia membentuk pemerintah interim setelah UMNO sebagai salah satu partai besar di koalisi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menuntut sang pemimpin turun karena dianggap gagal menangani pandemi Covid-19.

Mantan perdana menteri Malaysia itu menyatakan bahwa Negeri Jiran harus membentuk pemerintahan interim yang hanya berfokus untuk menangani pandemi Covid-19.

Menurut Najib, pemerintah interim ini tak harus dipilih langsung oleh rakyat. Pemerintah interim tersebut nantinya hanya akan menjabat selama enam bulan sebelum Malaysia menggelar pemilu lagi.

"Pemerintah interim harus memiliki periode terbatas dengan tujuan jelas. Pemerintahan ini tak bisa bekerja melebihi enam bulan karena bukan pemerintahan resmi dan bukan pilihan rakyat," ucap Najib seperti dikutip Malay Mail, Kamis (8/7).

Najib kemudian mengatakan bahwa usulnya ini sangat dibutuhkan karena Malaysia sedang menghadapi dua masalah besar, yaitu kegagalan pemerintah menangani Covid-19 dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap negara.

"Situasi ini tak bisa dibiarkan terus. Kami tak bisa membiarkan kondisi menyakitkan ini terus berlanjut tanpa penanganan secepatnya. Rakyat dan negara akan lebih kacau jika situasi ini terus terjadi hingga setahun atau dua tahun lagi," katanya.

Najib melontarkan desakan tersebut setelah UMNO menarik diri dari koalisi pendukung PM Malaysia, Perikatan Nasional, dan mendesak Muhyiddin Yassin lengser dari pucuk pimpinan.

Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan bahwa Muhyiddin gagal menunaikan janji kepada partainya untuk menangani pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19.

Menurut Zahid, janji itulah yang membuat UMNO mau memberi dukungan politik kepada Muhyiddin saat dipilih menjadi Perdana Menteri pada Maret tahun lalu.

"Sudah jelas pemerintahan ini gagal memenuhi aspirasi rakyat. Kegagalan pemerintah ini sangat terlihat. Mereka menyelewengkan deklarasi status darurat negara, yang terlihat sebagai taktik politik, dan hanya membuat kesengsaraan bagi rakyat dan perekonomian," kata Zahid.

[Gambas:Video CNN]

UMNO mengambil keputusan ini pada Rabu (7/7) malam, beberapa jam setelah Muhyiddin menunjuk dua pejabat baru, yakni Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Wakil Perdana Menteri dan Datuk Seri Hishammuddin Hussein sebagai Menteri Senior Urusan Luar Negeri.

Ismail sendiri merupakan Wakil Presiden UMNO dan Hishammuddin adalah politikus kawakan partai tersebut.

Namun, keputusan Ahmad yang didukung oleh Majelis Tinggi UMNO ini membuat perselisihan di di tubuh partai itu semakin tajam. Sebagian anggota UMNO tetap mendukung Muhyiddin.