PM Malaysia Digoyang UMNO, Mahathir Daftarkan Partai Baru

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendaftarkan partai politik yang dia dirikan pada Agustus tahun lalu, Partai Pejuang, ke pemerintah pada Kamis (8/7) kemarin.

Dilansir Nikkei Asia, Jumat (9/7), dalam jumpa pers Mahathir enggan menanggapi pertanyaan tentang polemik penarikan dukungan oleh Partai Organisasi Persatuan Melayu Nasional (UMNO) dari koalisi pemerintahan Perikatan Nasional dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Mahathir hanya mengatakan saat ini dia belum tertarik kembali bermain dalam kancah perpolitikan Negeri Jiran.

Saat ini Partai Pejuang mempunyai empat kursi di Majelis Rendah Parlemen Malaysia. Diperkirakan Mahathir dan Partai Pejuang akan bersikap melihat situasi dan menunggu kesempatan jika ada peluang.

Pendaftaran Partai Pejuang itu dilakukan di tengah kisruh antara pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan UMNO.

Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan partainya menarik dukungan karena menilai Muhyiddin gagal menunaikan janji kepada partai itu untuk menangani pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19. Janji itu, kata Zahid, yang membuat UMNO mau memberi dukungan politik kepada Muhyiddin saat dipilih menjadi Perdana Menteri pada Maret tahun lalu.

Muhyiddin menjadi Perdana Menteri setelah partainya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), menarik dukungan yang membuat koalisi Pakatan Harapan (PH) kehilangan suara mayoritas di pemerintahan. Hal itu dipicu oleh keputusan Mahathir yang mengundurkan diri.

Alhasil koalisi PH yang bersiap mengusung Anwar Ibrahim menjadi PM gagal dan digantikan oleh Perikatan Nasional.

Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahwa mereka menguasai mayoritas parlemen karena sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin.

Mantan PM Malaysia, Najib Razak, mengusulkan membentuk pemerintah interim setelah UMNO menarik dukungan dari pemerintahan Muhyiddin.

Dia menyatakan Negeri Jiran harus membentuk pemerintahan interim yang hanya berfokus untuk menangani pandemi Covid-19. Menurut Najib, pemerintah interim ini tak harus dipilih langsung oleh rakyat.

Pemerintah interim tersebut nantinya hanya akan menjabat selama enam bulan sebelum Malaysia menggelar pemilu lagi.

Di masa awal, pemerintahan Muhyiddin dinilai berhasil menekan penyebaran dan laju infeksi Covid-19 dengan menerapkan penguncian wilayah (lockdown) pada Maret tahun lalu. Namun, persepsi masyarakat berubah menjadi kekecewaan setelah pemerintahannya kembali menetapkan status darurat dan memberlakukan lockdown akibat lonjakan kasus.

Dalam peta jalan yang disusun pemerintahan Muhyiddin, perekonomian Malaysia diperkirakan baru akan dibuka penuh mulai September mendatang dengan catatan tingkat rawat inap di rumah sakit harus menurun, menggencarkan vaksinasi dan menekan jumlah kasus infeksi Covid-19.