AS Desak ASEAN Lebih Keras Hadapi Junta Militer Myanmar

CNN Indonesia | Selasa, 03/08/2021 11:24 WIB
AS mendesak ASEAN berupaya lebih keras lagi menangani junta militer Myanmar yang secara sepihak memperpanjang darurat militer dan menunda pemilu. Ilustrasi. Para pemimpin negara ASEAN bertemu bahas situasi di Myanmar. (REUTERS/Indonesian Presidential Palace)
Jakarta, CNN Indonesia --

Amerika Serikat mendesak ASEAN berupaya lebih keras lagi menangani junta militer Myanmar yang secara sepihak memperpanjang status darurat militer dan menunda pemilihan umum.

Pejabat senior AS meminta Indonesia dan delapan negara anggota ASEAN lainnya meningkatkan tekanan kepada junta Myanmar agar melaksanakan lima poin konsensus yang disepakati para pemimpin negara blok tersebut pada April lalu.

"Jelas bahwa junta Myanmar hanya mengulur waktu dan ingin terus memperpanjang waktu demi keuntungannya sendiri. Jadi, semakin banyak alasan mengapa ASEAN harus terlibat dalam hal ini, menjunjung tinggi kesepakatan lima poin konsensus yang juga disepakati Myanmar," kata pejabat tersebut kepada wartawan menjelang pertemuan tingkat menteri luar negeri AS dan negara ASEAN secara virtual pada Senin (2/8).


Dikutip AFP, pejabat AS itu menganggap keputusan junta militer Myanmar menunda pemilu hingga 2023 adalah "seruan bagi ASEAN untuk meningkatkan upayanya."

Lima poin konsensus soal Myanmar disepakati negara ASEAN, termasuk Myanmar, dalam pertemuan pemimpin negara Asia Tenggara di Jakarta pada April lalu.

Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, juga turut hadir dalam pertemuan itu.

Lima poin konsensus itu terdiri dari pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Sampai saat ini, perkembangan penerapan kelima konsensus ASEAN itu dipertanyakan komunitas internasional. Di Myanmar, aparat keamanan masih menghadapi para pedemo anti-kudeta dan warga sipil dengan kekerasan.

Dalam rapat virtual antara menlu ASEAN (AMM) pada Senin, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyatakan sampai saat ini pemerintah Myanmar yang dikuasai militer tak kunjung menerapkan lima poin konsensus yang disepakati seratus hari lalu.

Retno menuturkan RI berharap Myanmar segera melaksanakan lima poin konsensus tersebut, terutama segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukan special envoy.

Retno juga menegaskan utusan khusus ASEAN soal Myanmar harus segera diberikan mandat yang jelas dan mendapat akses penuh dan bebas selama meninjau situasi di Myanmar.

(rds/dea)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK