Junta Myanmar di Atas Angin dan ASEAN yang Tak Bertaji

Krisis politik di Myanmar antara junta militer dan kelompok oposisi pro-demokrasi diperkirakan bakal berlangsung semakin panjang.

Hal ini disebabkan oleh keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jenderal Min Aung Hlaing, ditunjuk oleh Dewan Pemerintah sebagai Perdana Menteri dan baru akan mencabut status darurat militer pada Agustus 2023.

Indonesia sebagai salah satu anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mempunyai sikap terhadap keputusan Myanmar. Meski tidak mengungkapkan kekecewaan, Indonesia menyatakan Myanmar tidak kunjung menerapkan lima konsensus yang disepakati pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Jakarta pada April lalu.

"Krisis politik akan berlangsung lama, militer akan terus melakukan pembatasan yang ketat atas kebebasan sipil," kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (2/8).

Aleksius memperkirakan dengan mengambil langkah itu memperlihatkan junta Myanmar semakin percaya diri lantaran tak ada tekanan dari ASEAN. Ia kemudian menduga langkah ASEAN hanya berupa seruan normatif, karena anggota yang tak satu suara.

Lihat Juga : Menlu Retno Sebut Junta Myanmar Abaikan Konsensus ASEAN

"Kepentingannya beda-beda. Agak sulit mengharapkan terobosan baru dari ASEAN. Dan Min Aung Hlaing tahu itu," ucap Aleksius.

Perbedaan sikap ASEAN tercermin dari respon negara anggota blok itu, tak lama usai Myanmar dikudeta. Negara seperti Laos, Thailand, Filipina, Vietnam dan Kamboja lebih memilih bungkam melihat kudeta yang terjadi di Myanmar.

Thailand dan Filipina, bahkan hanya mengirim menteri luar negerinya sebagai perwakilan saat KTT ASEAN di Jakarta. Sementara Laos tak mengirim perwakilan.

Menurut Aleksius tak ada manfaat nyata dari memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Negara-negara ASEAN bersikap pragmatis dan oportunis karena mereka juga punya kepentingan investasi di negara itu.

"Militer dibutuhkan untuk melindunginya. Jadi mengapa harus bersusah payah singkirkan militer? Itu logika kepentingan para pemimpin ASEAN. Makanya semua pada diam seakan-akan tidak terjadi apa-apa," jelas Aleksius.

Pengamat hubungan internasional asal Universitas Padjajaran (Unpad), Teuku Rezasyah, mengatakan junta militer Myanmar seolah merasa semakin di atas angin karena seolah terus dilindungi ASEAN.

"Konflik dengan para pimpinan ASEAN akan meruncing tapi secara psikologis, dan mereka akan saling menahan diri," ujar Rezasyah.

Lihat Juga : Junta Ingkar Janji, Darurat Militer Myanmar Baru Dicabut 2023

"Junta Myanmar ini ibarat Kacang lupa Kulit. Mereka sudah lama menikmati ketenteraman dalam hubungan antar bangsa, karena terus dibimbing dan dilindungi ASEAN," kata Rezasyah.

Rezasyah menganggap perpanjangan darurat militer hingga Agustus 2023 mempermalukan ASEAN serta menurunkan kredibilitas blok itu di mata dunia. Menurut Reza, para pimpinan ASEAN, terutama Indonesia, sudah sangat bersabar dan membuka seluruh saluran yang tersedia untuk mengingatkan junta Myanmar.

Meski demikian langkah yang diambil junta semakin mempersulit upaya ASEAN untuk membuat Myanmar kembali stabil secara politik.

"Padahal, hari lahir ASEAN sudah semakin dekat, dan ASEAN ingin sekali menyampaikan kabar baik perihal perkembangan demokrasi di Myanmar," kata Reza.

(CNNIndonesia/Basith Subastian)

Di sisi lain, pergolakan di Myanmar dinilai justru menguntungkan China.

Saat ini Myanmar adalah sekutu China, utamanya soal ekonomi dan persenjataan. Saat kudeta terjadi, China juga bersikap lembut terhadap junta, di saat banyak negara yang mengecam.

China bahkan menyebut kudeta yang terjadi sebagai perombakan kabinet besar-besaran.

"Selama militer Min Aung Hlaing masih didukung Beijing, dan selama ASEAN tetap bertahan dengan prinsip non-interference, ya status quo yang ada tetap bertahan," jelas Aleksius.

Lihat Juga : Inggris: Setengah Populasi Myanmar Bisa Covid dalam 2 Pekan

China juga kerap menghalangi upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan menjatuhkan sanksi ke Myanmar.

Bahkan, saat PBB mengusulkan kepada negara anggota untuk melakukan embargo senjata ke Myanmar Juni lalu, China memilih abstain.

Sejumlah negara juga menjatuhkan sanksi kepada Myanmar terkait kudeta. Seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada yang membekukan aset pejabat militer, kemudian diikuti Uni Eropa, Australia dan Jepang.

Akan tetapi, langkah itu disebut tak akan efektif, selama Myanmar tetap dalam kondisi status quo.

"Dewan Keamanan PBB juga tidak bisa buat resolusi akan diveto China. Embargo ekonomi oleh Barat juga tidak akan efektif," kata Aleksius.

Reza kemudian memperkirakan Myanmar, yang sudah kehilangan kepercayaan Internasional akibat tindakan junta, akan merapat ke China.

Lihat Juga : Lonjakan Covid Buat Junta Myanmar Kelimpungan Minta Bantuan

"Republik Rakyat China (RRC) sanggup menyapih Myanmar di PBB, termasuk mengurangi ketergantungan psikologis Myanmar pada ASEAN," kata Reza.

Dalam kata lain, ASEAN tidak punya banyak pengaruh kecuali menarik China agar mereka bersedia intervensi.

"China senang dengan status quo di Myanmar. Karena dengan begitu, ASEAN semakin terpecah secara keorganisasian," ucap Reza.