Tolak Mundur, PM Malaysia Klaim Didukung Mayoritas Parlemen

CNN Indonesia | Rabu, 04/08/2021 15:47 WIB
PM Malaysia Muhyiddin Yassin mengklaim masih mendapat dukungan mayoritas parlemen dan menentang seruan oposisi pemerintah untuk mundur. PM Malaysia Muhyiddin Yassin. (Mohd RASFAN / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia --

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengklaim masih mendapat dukungan mayoritas parlemen dan menentang seruan oposisi pemerintah untuk mengundurkan diri.

Muhyiddin mengaku akan menggelar pemilihan sela untuk memastikan legitimasinya sebagai PM ketika parlemen kembali bersidang pada September mendatang.

"Saya telah memberi tahu raja bahwa saya telah menerima sejumlah pernyataan dari anggota parlemen yang meyakinkan saya bahwa saya masih memiliki kepercayaan dari mayoritas anggota parlemen saat ini," kata Muhyiddin dalam pidato yang disiarkan televisi Malaysia pada Rabu (4/8).


Dikutip Channel NewsAsia, konvoi mobil Muhyiddin terlihat memasuki Istana Kerajaan Malaysia pada Rabu pagi.

Selain Muhyiddin, Jaksa Agung Malaysia Idrus Harun juga terlihat datang ke Istana Kerajaan.

Di saat bersamaan, media lokal melaporkan Ketua Kepolisian Malaysia Acryl Sani Acryl Abdullah dan Panglima Militer Malaysia Affendi Buang mendatangi kantor Muhyiddin.

Dilansir Reuters, kepemimpinan Muhyiddin terus berada di ujung tanduk setelah berselisih dengan Raja Sultan Abdullah terkait pemberlakuan status darurat Covid-19.

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia, Shamsul Anuar Nasarah, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk kesetiaan terhadap partainya, UMNO, yang menolak keputusan pemerintah pusat terkait status darurat Covid-19.

Ketegangan antara pemerintah dan kerajaan terjadi ketika Muhyiddin melalui salah satu menteri kabinetnya mengumumkan tak akan memperpanjang status darurat Covid-19 tanpa restu raja.

Sultan Abdullah sendiri meminta pemerintah merundingkan nasib status darurat nasional yang seharusnya selesai pada 1 Agustus itu dengan pihak parlemen.

Pihak oposisi pemerintah menilai kabinet Muhyiddin telah melanggar konstitusi karena tak berkonsultasi dengan raja soal pemberlakuan status darurat.

Deklarasi status darurat memberikan Muhyiddin kewenangan menangguhkan parlemen (reses). Dengan begitu, Muhyiddin dapat menerapkan kebijakan penanganan pandemi tanpa melalui persetujuan legislatif.

Ia juga membatalkan pertemuan parlemen yang seharusnya digelar untuk membicarakan penanganan Covid-19. Sejumlah pihak menganggap Muhyiddin membatalkan pertemuan itu untuk menghindari pemakzulan dirinya.

Di awal pandemi, kabinet Muhyiddin dinilai berhasil menekan penyebaran dan laju infeksi Covid-19, salah satunya dengan menerapkan penguncian wilayah (lockdown) pada Maret tahun lalu. Saat itu, laju infeksi harian corona dapat ditekan.

Muhyiddin kembali menerapkan lockdown lebih ketat pada 1 Juni hingga hari ini demi meredam gelombang infeksi Covid-19 baru yang diperparah dengan penyebaran varian Delta.

Namun, terlepas dari lockdown dan status darurat, penularan Covid-19 Malaysia semakin buruk dan memicu kemarahan publik.

Partai politik terbesar di Negeri Jiran, UMNO, memutuskan menarik diri dan dukungan terhadap koalisi pemerintah karena dinilai gagal menangani pandemi.

Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia, Shamsul Anuar Nasarah, juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk kesetiaan terhadap partainya, UMNO, yang menolak keputusan pemerintah pusat terkait status darurat Covid-19.

(rds/dea)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK