PM Malaysia Didemo Anwar Ibrahim dan Oposisi Soal Covid-19

CNN Indonesia | Senin, 02/08/2021 14:07 WIB
Politikus oposisi pemerintah Malaysia, termasuk Anwar Ibrahim, berdemo menuntut PM Muhyiddin Yassin mundur soal penanganan Covid-19. Politikus oposisi koalisi Pakatan Harapan Malaysia, Anwar Ibrahim. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus oposisi pemerintah Malaysia, termasuk Anwar Ibrahim, menggelar demonstrasi di depan gedung parlemen menuntut Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mundur soal penanganan Covid-19, Senin (2/8).

Demonstrasi berlangsung setelah Muhyiddin disebut menunda rapat khusus parlemen hari ini demi menghindari upaya menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintahannya.

Sejumlah anggota parlemen oposisi pemerintah berkeras mendatangi gedung legislatif meski Muhyiddin membatalkan rapat hari ini.


Aparat kepolisian dikerahkan di sepanjang jalan menuju gedung parlemen Malaysia. Para politikus juga dilarang memasuki gedung oleh polisi antihuru-hara yang berjaga di depan kompleks parlemen.

"Muhyiddin sebagai perdana menteri telah lengser hari ini," kata pemimpin koalisi oposisi pemerintah Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam pidatonya di depan gedung parlemen seperti dilansir Reuters.

Dalam kesempatan itu, Anwar mengatakan seluruh 107 anggota parlemen oposisi bersatu mencari cara melengserkan Muhyiddin karena diduga melanggar konstitusi negara dengan melangkahi kewenangan raja.

Pemerintahan Muhyiddin semakin berada di ujung tanduk setelah berselisih dengan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah, akibat pemberlakuan status darurat nasional pandemi Covid-19.

Kisruh penerapan status darurat berlangsung ketika salah satu menteri Muhyiddin mengumumkan pemerintah tidak akan memperpanjang status darurat Covid-19 yang akan berakhir pada 1 Agustus mendatang.

Padahal keputusan perpanjangan dan pencabutan status darurat adalah wewenang raja. Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah, merasa tersinggung dan dalam pernyataannya menganggap belum memutuskan menyetujui atau tidak rencana pemerintah mencabut status darurat tersebut.

"Hanya melalui cara ini, gejolak politik yang berkepanjangan ini dapat berakhir dan fokus dapat sepenuhnya diberikan dalam upaya menyelesaikan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi negara ini sejak 17 bulan lalu," ucap mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad, dalam sebuah pernyataan.

Raja Malaysia menerapkan status darurat Covid-19 sejak 12 Januari lalu setelah mendapat masukan dari Muhyiddin. Saat itu, Muhyiddin berpendapat status darurat diperlukan untuk meredam penularan virus corona.

Deklarasi status darurat memberikan Muhyiddin kewenangan untuk menghentikan masa sidang parlemen (reses). Dengan begitu, Muhyiddin dapat menerapkan kebijakan penanganan pandemi tanpa harus mendapat persetujuan legislatif.

Di awal pandemi, kabinet Muhyiddin dinilai berhasil menekan penyebaran dan laju infeksi Covid-19, salah satunya dengan menerapkan penguncian wilayah (lockdown) pada Maret tahun lalu. Saat itu, laju infeksi harian corona dapat ditekan.

Namun, setelah menerapkan serangkaian pelonggaran, Malaysia kembali didera gelombang baru penularan Covid-19 yang diperparah dengan penyebaran varian Delta corona yang lebih menular.

Muhyiddin menerapkan lockdown lebih ketat pada 1 Juni hingga hari ini. Namun, terlepas dari lockdown dan status darurat, penularan Covid-19 Malaysia semakin buruk dan memicu kemarahan publik.

Situasi pandemi yang terus memburuk ini pun memicu amarah publik, terutama kelompok oposisi pemerintah di parlemen hingga membuat kepemimpinan Muhyiddin kembali terancam.

[Gambas:Video CNN]

Partai politik terbesar di Negeri Jiran, UMNO, memutuskan menarik dukungan terhadap koalisi pemerintah. Akan tetapi, keputusan UMNO juga belum bulat karena perbedaan sikap di antara anggotanya yang duduk di parlemen yakni masih ada faksi yang mendukung Muhyiddin.

(rds/ayp)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK