RI Sebut Junta Myanmar Tak Berkomitmen Redam Krisis Politik

Indonesia menganggap junta militer Myanmar tidak memiliki komitmen memperbaiki situasi krisis pasca kudeta 1 Februari lalu.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan sampai saat ini pemerintah Myanmar yang diduduki militer tak kunjung menerapkan lima poin konsensus ASEAN yang disepakati April lalu di Jakarta.

"Sangat disayangkan implementasi dari Five Points of Consensus berjalan sangat lamban karena tidak adanya komitmen dari militer Myanmar," kata Retno dalam jumpa pers virtual dari Washington D.C pada Rabu (4/8).

Pernyataan itu diutarakan Retno saat memaparkan hasil rapat menlu ASEAN (AMM) ke-54 yang berlangsung virtual pada awal pekan ini.

Lima poin konsensus itu terdiri dari pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Lihat Juga : RI Klaim ASEAN Tak Pernah Akui Junta Militer Myanmar

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Lima poin konsensus itu disepakati negara ASEAN, termasuk junta militer Myanmar, dalam pertemuan di Jakarta pada April lalu. Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, juga turut hadir dalam pertemuan itu.

Lihat Juga : Menlu Brunei Jadi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar

Lima konsensus tersebut disepakati demi menghentikan kekerasan yang terjadi sejak kudeta berlangsung. Bentrokan antara aparat keamanan dan pedemo anti-junta militer sejauh ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya lebih dari 800 orang.

Retno mengatakan junta militer telah menyetujui usulan ASEAN untuk menunjuk Menteri Luar Negeri II Brunei, Erywan Yusof sebagai utusan khusus asosiasi tersebut untuk Myanmar.

Menurut Retno, ini merupakan satu langkah maju yang baik.

"Namun masih ada beratus atau bahkan beribu langkah yang harus mengikutinya," ujarnya.

Lihat Juga : Inggris Desak Junta Myanmar Serahkan Kekuasaan ke Sipil

Dengan terpilihnya special envoy untuk Myanmar, Retno menuturkan Indonesia menekankan kembali pentingnya akses sebebas-bebasnya yang diberikan kepada utusan tersebut untuk bertemu dengan berbagai pihak selama menjalankan tugas di Myanmar.

Retno berharap Yusof dapat melakukan dialog dengan seluruh pihak mulai dari junta militer, pemerintah bayangan, dan pihak lainnya yang terlibat krisis politik di Myanmar ini.

"Indonesia harapkan kemajuan kerja special envoy sudah dapat dilaporkan pada pertemuan AMM yang akan datang yaitu di bulan September 2021," ucap Retno.