Taliban Kuasai Afghanistan, Kemlu Simulasi Evakuasi WNI

Kementerian Luar Negeri terus menyiapkan dan melakukan simulasi evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Afghanistan, menyusul situasi yang semakin buruk usai Taliban menguasai istana kepresidenan.

"Kondisi terkini WNI di Afghanistan terus diobservasi dan komunikasi dengan mereka terus berlangsung. Perencanaan dan simulasi untuk evakuasi terus dilakukan," ujar juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/8).

Faizasyah menerangkan lebih lanjut bahwa rencana kontijensi disiapkan semua perwakilan RI di luar negeri berdasarkan peraturan untuk mengantisipasi perkembangan politik yang dramatis atau suatu bencana.

Saat ditanya kapan tepatnya evakuasi akan dilakukan, Faizasyah tak menyebutkan lebih rinci.

"Sangat dinamis perkembangannya. Pada waktunya akan diinfokan kapan pelaksanaannya," katanya.

Lihat Juga : Taliban Mulai Bicara Struktur Pemerintahan Baru Afghanistan

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa saat ini ada enam warga Indonesia di Afghanistan.

Judha menjabarkan bahwa enam WNI di Afghanistan itu terdiri dari dua WNI yang bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dua ekspatriat, dan dua lainnya menikah dengan warga Afghanistan.

Taliban berhasil menduduki Kabul dan Istana kepresidenan kemarin, Minggu (16/8). Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, pun dilaporkan kabur ke Tajikistan demi menghindari pertumpahan darah.

Ghani menyatakan bahwa saat ini, Taliban sudah memenangi seluruh pertempuran dari segi senjata. Mereka, katanya, memiliki tanggung jawab untuk melindungi kehormatan, kemakmuran, dan harga diri rakyat Afghanistan.

Lihat Juga : Tentara AS Akan Ambil Alih Lalu Lintas Udara Bandara Kabul

Sebelum sampai Kabul, Taliban telah merebut sejumlah kota strategis di Afghanistan, seperti Herat, Kandahar, Jalalabad, hingga Mazar-i-Sharif. Beberapa di antaranya direngkuh tanpa perlawanan.

Setelah merebut Istana Kepresidenan, Taliban berencana membentuk pemerintahan terbuka.

"Saya berpikir tentang pemerintah inklusif di Afghanistan. Ini adalah tuntutan dan keinginan serta demi keamanan seluruh penduduk Afghanistan," ujar juru bicara Taliban, Sohail Shaheen, dikutip Associated Press.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Taliban dilaporkan akan mendeklarasikan kembali Emirat Islam Afghanistan, yang runtuh karena invasi Amerika Serikat pada 2001 lalu. Namun, rencana itu disebut ditunda.

Mereka juga meminta pengalihan kekuasaan secara penuh dan menolak usulan pembentukan pemerintahan peralihan.

Selain itu, Taliban juga menjanjikan keamanan bagi pegawai negeri sipil dan aparat yang menyerahkan diri. Mereka juga menjamin tak akan mengganggu penduduk di Kabul dan menjaga harta serta keselamatan mereka.