Sederet kabar meramaikan berita internasional Kamis (19/8), mulai dari duta besar Afghanistan di Tajikistan meminta Interpol menahan Presiden Ashraf Ghani hingga Raja Malaysia bertemu elite partai untuk mencari perdana menteri baru.
Duta Besar Afghanistan di Dushanbe, Muhammed Zahir Agbar, meminta Interpol menahan Presiden Ashraf Ghani yang melarikan diri ke Uni Emirat Arab setelah Taliban menduduki Istana Kepresidenan pada awal pekan ini.
Agbar menganggap pelarian Ghani sebagai bentuk "pengkhianatan terhadap negara dan bangsa" sehingga ia patut ditangkap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun mengakui Wakil Presiden Afghanistan, Amrullah Saleh, sebagai penjabat presiden yang sah saat ini. Ia bahkan sudah memerintahkan staf kedutaannya untuk mengganti foto Ghani dengan Saleh.
Agbar juga menggarisbawahi bahwa negosiasi pihak terkait untuk pembentukan pemerintahan yang komprehensif terus berlanjut di Doha, Qatar. Masyarakat Afghanistan, katanya, masih menunggu hasil perundingan.
Meski Taliban terus mengampanyekan pemerintahan yang inklusif dan menghargai perempuan, sejumlah kabar justru memperlihatkan sebaliknya. Ambil contoh salah satu pembaca berita di stasiun televisi pemerintah, Khadija Amin.
Amin bercerita bahwa ia dan sejumlah staf perempuan lainnya diberhentikan sepihak oleh Taliban hingga batas waktu yang tak ditentukan.
Pengakuan Amin ini sangat bertolak belakang dengan propaganda Taliban yang terus menampilkan wajah lebih moderat dan merangkul perempuan setelah mengambil alih istana kepresidenan pada Minggu (15/8) lalu.
Salah satu upaya itu adalah dengan menampilkan Bahesta Raghan, pembawa acara perempuan dari TOLO News, untuk mewawancarai pejabat Taliban, Mawlawi Abdulhaq Hemad, pada Selasa (17/8) pagi, untuk yang pertama kalinya sejak mereka menduduki Kabul.
Di kawasan Asia Tenggara, perebutan kursi perdana menteri masih menjadi sorotan. Raja Malaysia, dilaporkan memanggil114 anggota parlemen dari koalisi Perikatan Nasional (PN) untuk memastikan dukungan mereka terhadap Ismail Sabri Yaakobsebagai PM baru.
Dalam pernyataan resminya, Istana Negara menegaskan bahwa raja hanya memiliki wewenang untuk mengajukan kandidat perdana menteri yang diperkirakan bakal menerima banyak dukungan di parlemen.
Nama calon PM itu kemudian akan diserahkan ke parlemen. Selanjutnya, parlemen bakal menggelar pemungutan suara untuk menentukan dukungan mereka terhadap calon tersebut.
Selain Ismail, nama Anwar Ibrahim juga digadang-gadang menjadi perdana menteri baru untuk menggantikan Muhyiddin Yassin. Namun, koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan, diprediksi akan kalah suara.
(has)