Mahathir Khawatir Kasus Harian Covid Malaysia Tembus 23 Ribu

Mantan Perdana Menteri Malaysia yang juga pendiri Partai Pejuang Mahathir, Mahathir Mohamad menyampaikan kekhawatirannya karena kasus harian Covid-19 di negara tersebut sudah mencapai 23.000 kasus.

"Majalah Economist melaporkan bahwa Malaysia adalah negara yang terburuk sekali di dunia dalam mengawal wabah Covid-19. Malaysia dikatakan negara worst performer. dibanding negara lain di dunia," katanya melalui blog, seperti dikutip Antara.

Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan sebanyak 233 orang telah meninggal dunia.

"Tekanan jiwa yang dipikul oleh semua rakyat amatlah berat. Banyak yang kehilangan ahli keluarga, anak-anak yang kehilangan ibu bapak, yang dengan tiba-tiba jadi yatim piatu, kehilangan pimpinan rumah tangga, kehilangan kawan dan keluarga," kata Mahathir lebih lanjut.

"Banyak orang yang ingin menyumbang tenaga dan kepakaran mereka untuk menghalang perkembangan wabah ini, meminta supaya mereka diberi pengakuan oleh pemerintah, tetapi ditolak. Mereka sanggup bekerja secara sukarela," tambahnya.

Dia pun menyayangkan pemerintah Malaysia yang dinilai sibuk dengan urusan lain ketimbang fokus pada penanganan Covid-19.

"Sekarang kita ada pemerintah yang baru yang mungkin sibuk dengan urusan lain. Sebaliknya, wabah ini memerlukan pelbagai tindakan segera," kata Mahathir.

Jika lembaga yang mereka bentuk diletakkan di bawah pemerintah, ujar dia, politik akan mengganggu tindakan mereka, sehingga lebih baik jika mereka dilantik dan diletakkan di bawah kuasa Yang Di-Pertuan Agong.

Pihaknya khawatir wabah ini akan melanda negara dan ratusan yang akan meninggal dunia dan ekonomi tidak bisa pulih serta penderitaan orang banyak akan meningkat.

"Percayalah wabah ini tidak mudah dikawal. Wabah ini tidak akan pergi dengan sendirinya. Di waktu ini keadaan sudah jadi amat serius. Ia bisa jadi lebih serius dalam waktu yang terdekat," ujar Mahathir seraya mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan tindakan.

"Janganlah utamakan politik dan undang-undang sekali pun. Sebenarnya inilah waktu darurat karena tindakan luar biasa perlu diambil. Kita tidak boleh menunggu pemerintah disusun sebelum bertindak," katanya..