Kontribusi dan Peran Penting Pasukan Perdamaian Perempuan

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI selalu menekankan pemajuan peranan perempuan sebagai salah satu poin penting dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perempuan dipandang memiliki peran signifikan dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (sustainable peace) dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam memberikan kontribusi nyata pada MPP PBB, Indonesia juga senantiasa mendukung peran penting peacekeepers perempuan sebagai agen perdamaian dan agen perubahan, sejalan dengan komitmen dalam Resolusi DK PBB 1325.

Terkait hal itu, pada 28 Agustus 2020 lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB telah berhasil mengadopsi Resolusi 2538 (2020) tentang Women in Peacekeeping, yang diprakarsai oleh Indonesia.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu, Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, Resolusi DK PBB 2538 ini didukung oleh 97 negara dan seluruh anggota DK PBB.

Dalam memberikan kontribusi nyata pada MPP PBB, Indonesia juga senantiasa mendukung peran penting peacekeepers perempuan sebagai agen perdamaian dan agen perubahan, sejalan dengan komitmen dalam Resolusi DK PBB 1325. (Foto: Kemenlu)

Resolusi DK PBB 2538 ini merupakan bersejarah. Dalam arti ini adalah resolusi DK PBB pertama yang secara khusus memuat memajukan peran personel peacekeeper perempuan serta upaya penyediaan lingkungan yang kondusif bagi mereka.

"Ini resolusi bersejarah, karena sepanjang sejarah diplomasi Indonesia, resolusi DK PBB pertama yang betul-betul inisiatif dari Indonesia yang diadopsi," ucap Febrian dalam Leaders Corner bertajuk 'Kontribusi RI Memajukan Peran Peacekeepers Perempuan' yang tayang di CNN Indonesia TV.

Febrian menjelaskan, inisiatif Indonesia dalam memajukan Resolusi DK PBB 2538 ini dilatarbelakangi fakta bahwa Indonesia sebagai negara kontributor terbesar dalam misi perdamaian PBB. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia konsisten menempati 10 besar sebagai negara kontributor perdamaian PBB.

Febrian mengatakan, saat ini Indonesia duduk posisi 8 dari 10 negara terbesar dengan 2.613 personel, dan 178 di antaranya perempuan. Dengan jumlah personel perempuan yang besar, pihaknya memahami perempuan punya peranan penting untuk memainkan mandat misi perdamaian PBB.

"Kita juga berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemajuan peran peacekeepers perempuan, tidak hanya jumlah, tapi juga kualitas melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas," ujarnya.

Hal kedua, inisiatif resolusi ini juga didasari komitmen untuk mendorong peran perempuan dalam proses perdamaian, termasuk misi PBB.

"Kita selalu menyuarakan pentingnya partisipasi perempuan, sejajar, dan bermakna dari perempuan," ujarnya.

Dalam memberikan kontribusi nyata pada MPP PBB, Indonesia juga senantiasa mendukung peran penting peacekeepers perempuan sebagai agen perdamaian dan agen perubahan, sejalan dengan komitmen dalam Resolusi DK PBB 1325. (Foto: Kemenlu)

Selain melalui kontribusi intelektual, pemerintah Indonesia melalui TNI dan Polri juga memberikan kontribusi personel pada MPP PBB. Kontribusi pasukan ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari TNI dan Polri untuk memajukan peran perempuan sebagai agen perdamaian.

AKBP Mulyawati Syam dari Mabes Polri dan Letkol Herly Sinaga dari Mabes TNI sebagai narasumber telah berbagi pengalaman mereka sebagai peacekeepers perempuan.

AKBP Mulyawati Syam merefleksikan pengalamannya saat bertugas di Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS), "Beberapa hal yang kami ajarkan memberikan dampak positif terhadap proses perdamaian, terutama dalam menghargai HAM, termasuk pemenuhan hak perempuan dan anak."

AKBP Mulyawati Syam juga menjelaskan bahwa personel perempuan memiliki peran penting untuk mendukung efektivitas mandat MPP PBB melalui winning the heart and mind masyarakat setempat.

Sebagai perwakilan dari TNI, Letkol Herly Sinaga menekankan prinsip TNI dalam mendukung peacekeepers perempuan, "Salah satu moto TNI adalah perlunya keseimbangan antara tugas negara dengan kepentingan keluarga".

Letkol Herly Sinaga juga menjelaskan bahwa TNI juga memperhatikan kemampuan combat dari personel perempuan sebelum ditugaskan ke misi. Para personel perempuan ini juga diberikan Pre-Deployment Training selama 1 =bulan guna membuka wawasan terkait kondisi tempur di lapangan.

AKBP Mulyawati Syam dan Letkol Herly Sinaga mengakui tantangan yang dihadapi peacekeepers perempuan semakin kompleks. Namun demikian, TNI dan Polri terus berupaya untuk mengembangkan langkah dan kebijakan yang lebih gender-sensitive guna mengakomodasi kebutuhan personel peacekeepers wanita.