Polisi Thailand Disuruh Tangkap Pemerintah Bayangan Myanmar

Kepolisian Thailand dilaporkan diperintahkan untuk menangkap anggota pemerintah tandingan Myanmar (NUG) yang kemungkinan bersembunyi di negara itu selama junta masih berkuasa.

Sebagaimana dilansir The Irrawady, sejumlah sumber intelijen Thailand mengatakan bahwa perintah penangkapan itu dirilis beberapa bulan lalu.

Namun, sumber-sumber itu tak merinci pihak yang mengeluarkan surat perintah tersebut. Mereka juga tak menyebutkan pihak yang meminta perintah itu dikeluarkan.

Melalui surat perintah itu, aparat penegak hukum di Thailand juga diminta untuk menggerebek tempat-tempat yang diduga merupakan tempat persembunyian anggota NUG, khususnya menteri dan wakil menterinya.

Lihat Juga : Pemerintah Bayangan Myanmar Serukan Perang Habisi Junta

Sejauh ini, belum ada anggota NUG yang ditangkap di negara itu. Namun, sejumlah anggota NUG memang diyakini bersembunyi di Thailand.

NUG sendiri merupakan pemerintahan bayangan yang memproklamasikan diri tak lama setelah junta militer mengudeta pemerintahan sipil pada 1 Februari lalu.

Mayoritas anggota NUG merupakan jajaran kabinet dari pemerintahan sipil yang digulingkan junta militer.

Sejak militer melakukan kudeta, banyak pendukung pemerintahan sebelumnya kabur ke Thailand. Sejumlah anggota NUG disinyalir ikut serta dalam gelombang orang yang lari ke Thailand itu.

Lihat Juga : Junta Myanmar Setuju Gencatan Senjata Demi Bantuan ASEAN

Pernyataan NUG untuk melawan rezim militer di Myanmar pada Selasa lalu dikhawatirkan dapat membuat anggota mereka yang bersembunyi di Thailand diburu polisi setempat.

Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, memang dikenal dekat dengan pemimpin kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing. Kebijakan Prayut belakangan ini juga mendukung junta militer Myanmar.

Beberapa bulan lalu, Thailand juga menangkap sejumlah wartawan dari situs berita yang dilarang junta, Democratic Voice of Burma (DVB). Para wartawan itu kedapatan kabur ke Chiang Mai.

[Gambas:Video CNN]

Thailand sendiri dilaporkan tak akan menerima siapapun yang menentang rezim Myanmar. Namun, mereka akan mengizinkan orang yang menjadi target persekusi junta militer untuk transit di Thailand jika komunitas internasional mau memberikan perlindungan lanjutan.

Sampai saat ini, warga sipil Myanmar terus menyuarakan penolakan terhadap kudeta militer atas pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Kudeta ini dianggap menghancurkan usaha pemilihan demokrasi Myanmar yang digalakkan Suu Kyi.

Setelah melakukan kudeta, militer membatalkan hasil pemilu 2020 yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi karena dianggap penuh kecurangan. Komisi Pemilihan Umum Myanmar sendiri menyatakan pemilu itu digelar dengan adil dan terbuka.