Rusia Bantah Kirim Utusan ke Pelantikan Kabinet Taliban

Rusia menegaskan tidak akan mengirim utusan dan ikut serta dalam upacara pelantikan pemerintahan baru Afghanistan di tangan Taliban.

Pernyataan itu diutarakan Istana Kepresidenan Rusia Kremlin pada Jumat (10/9), seperti dikutip Reuters.

Sebelumnya, Rusia disebut akan mengirim duta besarnya ke acara pelantikan pemerintah Afghanistan di era kekuasaan Taliban.

Lihat Juga : Rusia Disebut Kirim Dubes ke Pelantikan Kabinet Era Taliban

"Saya yakin kehadiran itu akan dilakukan pejabat di tingkat duta besar atau anggota korps diplomatik lainnya. Tak lebih tinggi dari itu," ujar Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matviyenko, seperti dikutip kantor berita TASS.

Matviyenko menegaskan bahwa Rusia kemungkinan hanya akan mengirimkan perwakilan setingkat pejabat diplomatik dalam pelantikan itu.

Meski demikian, pengiriman dubes ini juga bisa mengindikasikan bahwa Rusia mengakui pemerintahan Afghanistan bentukan Taliban.

Selain Rusia, China juga telah membuka diri untuk menjalin hubungan diplomatik degan Taliban.

Sampai saat ini, belum ada negara yang resmi memutuskan sikap definitif mereka terkait pengakuan terhadap Taliban sebagai pemerintahan baru Afghanistan.

Lihat Juga : Taliban Larang Perempuan Olahraga karena Tak Sesuai Islam

Turki, misalnya, mengimbau seluruh negara dunia agar tak terburu-buru mengakui kekuasaan Taliban.

Rusia sendiri sebenarnya mewanti-wanti agar Afghanistan tak jadi sarang teroris usai keberhasilan Taliban naik ke tampuk kekuasaan.

Sejak mengambil alih kekuasaan pada 5 Agustus lalu, mereka berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif dan lebih moderat.

Pada Selasa (7/9) lalu, Taliban mengumumkan pemerintahan interim di Afghanistan. Sejumlah veteran dari kelompok tersebut ditunjuk untuk menduduki jabatan krusial.

Lihat Juga : VIDEO: Taliban Lepaskan Tembakan ke Udara, Pedemo Ketakutan

Mohammad Hassan Akhund sebagai perdana menteri, Abdul Ghani Barradar sebagai wakil perdana menteri, dan Sirajuddin Haqqani sebagai menteri dalam negeri.

Kebanyakan dari mereka merupakan target sanksi Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena keterlibatannya dengan terorisme dan tindakannya di pemerintahan sebelumnya pada 1996-2001.

Sirajuddin Haqqani bahkan masuk dalam daftar orang paling dicari Biro Investigasi Federal AS (FBI).