11 Negara yang Waswas Pemerintah Afghanistan Rezim Taliban

6. Iran

Berbeda dengan negara lain yang cemas akan kebangkitan terorisme dan radikalisme, Iran lebih khawatir situasi di Afghanistan saat ini akan memicu gelombang pengungsi ke negaranya.

Sebab, selama dua dekade terakhir, Iran telah menampung hampir 3,5 juta warga Afghanistan yang lari dari konflik. Walaupun Iran bersebelahan dengan Afghanistan, tak pernah sekalipun mereka mengakui kekuasaan rezim Taliban yang juga pernah berkuasa 25 tahun lalu.

Lihat Juga : VIDEO: Pemerintahan Baru Taliban Dipimpin Mullah Hasan Akhund

7. Amerika Serikat

Amerika Serikat bisa dibilang menjadi negara yang paling tidak suka dengan kebangkitan Taliban di Afghanistan.

Sebab, salah satu tujuan invasi AS ke Afghanistan selama dua dekade adalah untuk menggulingkan rezim Taliban.

Namun, keputusan AS untuk menghentikan pendudukannya di Afghanistan malah memicu kebangkitan Taliban hingga dapat menggulingkan pemerintah negara Asia Selatan itu dan kembali berkuasa.

AS menekankan keprihatinan atas susunan kabinet baru Afghanistan era Taliban. AS menilai nama-nama tersebut tidak mencerminkan janji Taliban akan pemerintahan yang inklusif dan menjaga hak perempuan.

"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif, terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tak ada perempuan," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS.

Lihat Juga : Saudara Mantan Wapres Afghanistan Dieksekusi Taliban

8. Jerman

Sama seperti AS, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyampaikan bahwa ia khawatir akan tatanan kepemimpinan Afghanistan saat ini.

Ia menyoroti pemerintahan Taliban yang tidak memuat perempuan di dalamnya.

Maas juga menyayangkan kabinet itu terisi dengan hanya para petinggi Taliban tanpa ada perwakilan dari kelompok dan golongan lain di Afghanistan, seperti janji kelompok itu ketika mengklaim berkuasa lagi.

"Pemerintah transisi yang tidak menyertakan kelompok lain bukanlah sinyal untuk lebih banyak kerja sama dan stabilitas internasional di negara ini," ujar Maas dikutip Reuters.

Lihat Juga : FOTO: Pencakar Langit Lambang Ketegaran New York atas 9/11

9. Prancis

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian secara tegas menyatakan pihaknya ogah berhubungan dengan pemerintah Afghanistan di bawah rezim Taliban. Mereka menilai Taliban telah melakukan banyak kebohongan mulai janji membiarkan evakuasi warga asing hingga pemerintahan inklusif.

"Mereka mengatakan bakal membiarkan beberapa orang asing dan orang Afghanistan meninggalkan Afghanistan serta bicara soal pemerintahan inklusif dan representatif, tapi mereka berbohong," ujar Le Drian seperti dikutip dari Reuters, Minggu (12/9).

10. Uni Eropa

Uni Eropa menilai kabinet Taliban saat ini tidak memenuhi janji yang disampaikan kelompok itu sebelumnya.

Pihak Uni Eropa merasa para pemegang kuasa Afghanistan saat ini tidak memunculkan keberagaman etnis dan perempuan.

Seorang pejabat eksekutif senior Uni Eropa menyatakan kekhawatirannya lantaran beberapa petinggi Afghanistan di rezim Taliban saat ini dekat dengan kelompok teroris masa lalu dan ada yang menjadi buronan AS.

"Ini tidak terlihat seperti formasi inklusif dan representatif dalam hal keragaman etnis dan agama yang kami harapkan di Afghanistan, dan yang Taliban janjikan selama beberapa minggu terakhir," kata juru bicara Uni Eropa Peter Stano.

11. Turki 

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan akan mengikuti perkembangan dengan cermat, usai Taliban mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan.

"Seperti yang Anda ketahui sekarang, sulit untuk menyebutnya permanen, tetapi kabinet sementara telah diumumkan," ujar Erdogan kepada para wartawan, dikutip dari AFP.

Erdogan mengaku tak bisa memprediksi berapa lama pemerintahan baru Afghanistan akan bertahan.

"Kami tak tahu berapa lama kabinet sementara ini akan bertahan. Tugas kami sekarang adalah mengikuti proses ini dengan hati-hati," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menyerukan agar pihak internasional tak terburu-buru mengakui legitimasi Taliban.

"Tak perlu buru-buru. Ini saran kami untuk seluruh dunia. Kita harus bertindak bersama dengan komunitas internasional," katanya.