WNI di China Cerita soal Aturan Baru di Bawah Xi Jinping

Surya Bagus Pratama, warga Indonesia (WNI) yang tinggal di Provinsi Heilongjiang, China, mengatakan tidak ada protes dan keluhan yang signifikan dari warga lokal terhadap sejumlah aturan baru yang diterapkan Presiden Xi Jinping.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah China getol mengeluarkan sederet aturan baru yang dianggap nyeleneh bahkan 'gila' untuk beberapa orang, seperti membatasi anak bermain game online hingga melarang pria yang tidak maskulin atau macho tampil di televisi.

Lihat Juga : 7 Aturan 'Gila' China di Bawah Pemerintah Xi Jinping

"Kalau kami lihat tidak ada masalah apapun, itu malah bagus. Saya pribadi melihat itu juga bagus," ujar Surya saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (15/9).

Menurut Surya aturan-aturan itu kemungkinan diterapkan pemerintah China sebagai upaya negara menjaga keaslian karakter bangsa dan menghindari tindakan atau perilaku menyimpang.

Surya justru melihat deretan aturan itu sebagai jurus China menjaga identitas asli bangsa yang diwujudkan melalui kebijakannya.

"Saya tegaskan kembali di sini aturan seperti itu tuh biasa karena masyarakat pun tidak merasa terkekang," papar Surya.

Menurut Surya, pemerintah China sudah menyediakan semua hal yang dibutuhkan masyarakat sehingga mereka tak merasa kurang.

Lihat Juga : ANALISIS Aturan 'Gila' China dan Tanda Restorasi Komunisme Era 4.0

Apalagi, katanya, pemerintah China saat ini sedang gencar-gencaranya berupaya mengentaskan kemiskinan dan menyebarkan kampanye kemakmuran bersama.

China juga memutuskan melarang praktik les privat dan bimbingan belajar karena dinilai hanya semakin membebankan keuangan keluarga dan membebankan anak.

Tak jarang, penyedia layanan les privat mematok tarif yang tinggi bahkan tak masuk akal sehingga hanya anak-anak dari keluarga tertentu yang bisa menikmatinya.

Mengenai larangan les privat itu, kata Surya, banyak dari lembaga-lembaga bimbel tersebut ternyata dimiliki warga asing yang biasanya membuka kursus bahasa asing seperti Bahasa Inggris.

Surya mengatakan mengingat persaingan pendidikan di China cukup ketat, banyak orang tua rela mengirim anak-anaknya ke tempat kursus guna menambah jam belajar.

Surya menilai larangan les privat dan bimbingan belajar itu pun sebagai bentuk upaya pemerintahan Presiden Xi Jinping memeratakan akses pendidikan.

"Ini juga mungkin kebijakan negara agar semua proses pendidikan yang diterima oleh anak-anak ini sama rata," katanya.

Lihat Juga : Pengadilan China Tegur Budaya Kerja Ekstrem di Perusahaan

Soal penutupan akun fan Korean Pop (K-Pop) dan pembatasan lain di dunia hiburan, Surya memandang hal tersebut dilakukan sebagai upaya China menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya asli sehingga tak banyak terpengaruh budaya asing atau hal yang dianggap kurang relevan bagi Tiongkok.

Surya pun menyoroti warga China yang kerap fanatik terhadap sejumlah artis tertentu. Ia menilai aturan pembatasan di dunia hiburan, tak lain agar publik tak mendewakan artis tapi melihat semua dari logika dan sisi keilmuan.

"Mungkin itu secara langsung tidak berkaitan tapi itulah ideologi yang ada di negara ini," ucap Surya.