Disentil soal Papua, RI Kritik PBB Luput Isu HAM Negara Maju

CNN Indonesia | Jumat, 24/09/2021 17:29 WIB
Pemerintah RI kritik PBB yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Kemlu RI kritik Sekjen PBB luput soroti isu-isu HAM di negara-negara maju. (Dok. Kemlu RI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju.

Pernyataan itu muncul usai Indonesia menjadi salah satu dari 45 negara yang melakukan pelanggaran HAM menurut laporan Sekjen PBB, terkait kasus kekerasan dan intimidasi aktivis hak asasi manusia di Papua.

Juru Bicara Menteri Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan hampir seluruh dari ke-32 negara yang dilaporkan dalam dokumen itu adalah negara berkembang.


"Sayangnya laporan tersebut luput menyoroti kejadian pelanggaran HAM di negara-negara maju, misalnya kasus-kasus islamofobia, rasialisme, dan diskriminasi maupun ujaran kebencian," kata Faizasyah kepada CNNIndonesia.com.

Indonesia, lanjut Faiza, mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang menyasar para pegiat HAM.

"Indonesia menegaskan tidak memberi ruang bagi praktik represif terhadap aktivis HAM seperti yang dituduhkan dan segala sesuatunya didasarkan pertimbangan pengenaan ketentuan hukum," katanya.

Sebelumnya, Dewan HAM dan Sekretaris Jenderal PBB menyoroti dugaan intimidasi hingga kekerasan yang diterima para aktivis, yang membantu dan bekerja sama dengan PBB dalam hal penegakan hak asasi manusia.

Dalam laporan itu, ada lima aktivis Papua yang disebut PBB menjadi target intimidasi dan kekerasan karena selama ini membantu organisasi memantau penegakan HAM di wilayah timur Indonesia.

Salah satunya dugaan intimidasi terhadap aktivis dan ahli soal HAM untuk Dewan Adat Papua, Wensislaus Fatubun.

Menurut laporan itu, ia mendapat intimidasi di media sosial Facebook pada 6 Oktober 2019. Fatubun dan keluarganya dituduh berafiliasi dengan kelompok separatis di Papua.

Para aktivis HAM lain yang disebut PBB diantaranya aktivis HAM dari suku Me Yones Douw, jurnalis Victor Mambor, aktivis HAM Veronica Koman, dan aktivis HAM Papua Barat Victor Yeimo yang mendekam di penjara.

Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI di New York telah menyampaikan penjelasan terhadap tuduhan PBB tersebut pada 12 Agustus lalu, kata Faizasyah.

Selain penjelasan itu, Indonesia juga sudah menyampaikan posisinya terkait isu ini dalam Sidang Sesi ke-43 Dewan HAM PBB pada 2020.

Menurut Faizasyah, laporan Dewan HAM PBB merupakan kompilasi aduan di ranah hak asasi manusia yang diterima Sekjen PBB setiap tahun.



(isa/bac)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK