Negara Kaya Disebut 'Utang' Rp1.432 T soal Perubahan Iklim

Negara-negara kaya disebut harus memenuhi janji mereka untuk memberikan US$100 Miliar (setara Rp1.432 Triliun, kurs Rp14.328 untuk satu dollar) kepada negara berkembang untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Pemenuhan janji ini akan memengaruhi negosiasi terkait masalah iklim di forum COP26 pada November.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Kepala Dana Iklim Hijau yang didukung PBB, dikutip Reuters.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL WNI soal Inggris Krisis BBM hingga AS Kecam Rudal Korut

"Uang 100 miliar dolar sangat penting untuk mengkatalisasi aliran keuangan yang jauh lebih besar," kata Direktur Eksekutif Dana Iklim Hijau (GCF) Yannick Glemarec dalam sebuah wawancara dari kantor pusatnya di Korea Selatan.

GCF dibentuk di bawah pembicaraan iklim PBB pada tahun 2010 sebagai salah satu dana global utama untuk mendukung upaya negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim, dan mulai mengalokasikan uang pada tahun 2015.

Glemarec mengatakan pembiayaan iklim untuk negara rentan berada di bawah US$ 80 miliar (setara Rp1,1 kuadriliun) pada 2019. Ia menilai tindakan itu mengecewakan dan dapat merusak pembicaraan COP26.

Lihat Juga : Korea Utara Uji Coba Rudal Anti-Pesawat Terbaru

"Sangat sulit untuk memercayai pihak-pihak ketika kami telah memberitahu Anda sejak COP15 Copenhagen (2009) bahwa kami akan memobilisasi $100 miliar," katanya.

"Jadi sangat penting untuk memenuhi komitmen ini."

Menanggapi biaya ini, Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengatakan bahwa jumlah itu harus diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman.

Lihat Juga : 2.000 Faskes Tutup, Sistem Medis Afghanistan Terancam Kolaps

Satu dekade lalu, negara-negara kaya berjanji untuk memberikan dana sebesar $100 miliar per tahun dalam membantu negara berkembang melakukan transisi ke energi yang lebih bersih.

Ada 35 negara kaya yang menjanjikan pemberian biaya itu. Beberapa di antaranya yakni Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, Selandia Baru, Kanada, Spanyol, Jepang, dan Italia.