Kelaparan Ancam Korut Kala Covid, Ahli PBB Minta Kaji Sanksi

Ahli bidang hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Korea Utara kini menjadi negara yang paling berisiko dilanda kelaparan karena penutupan wilayah demi mencegah pandemi Covid-19.

"Kelompok paling rentan, yaitu anak-anak dan lansia, terancam kelaparan," ujar pelapor khusus bidang HAM PBB Tomas Ojea Quintana, dalam laporan terbarunya yang dikutip AFP, Rabu (13/10).

Quintana pun menyerukan agar Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan kembali deretan sanksi yang mereka jatuhkan terhadap Korut akibat program nuklirnya.

Ia menegaskan bahwa sanksi DK PBB seharusnya tak membuat rakyat biasa semakin sengsara di tengah krisis pangan di Korut.

Lihat Juga : Korut Krisis Pangan, Beras Jatah Tentara Dijual ke Rakyat

"Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB harus dikaji ulang dan diringankan jika perlu agar dapat memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan menyelamatkan nyawa," tutur Quintana.

Laporan ini dirilis beberapa bulan setelah media propaganda pemerintah Korut, KCNA, juga sudah mengakui bahwa negara pimpinan Kim Jong-un itu mengalami krisis pangan pada Juni lalu.

Di bulan yang sama, Kim juga mengakui bahwa situasi pangan di Korut mengkhawatirkan. Menurutnya, krisis ini terjadi akibat bencana alam dan penutupan wilayah untuk mencegah pandemi Covid-19.

Menurut Quintana, sejak saat itu rakyat biasa di Korut "kesulitan menjalani hari-hari untuk hidup dengan bermartabat."

Quintana memperingatkan bahwa situasi kemanusiaan ini dapat terus memburuk hingga "berubah menjadi krisis."

Organisasi Pangan dan Agrikultur PBB (FAO) pun sudah melaporkan bahwa Korut mengalami kekurangan pangan hingga 860 ton tahun ini.