Pemerintahan Boris Johnson di Inggris Digoyang Isu Korupsi

Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tengah diterpa isu dugaan korupsi. Hal itu mencuat setelah laporan investigasi media massa Inggris yang menemukan fakta bahwa penyumbang utama untuk Partai Konservatif ditawari kursi di Majelis Tinggi Parlemen.

Pemerintahan Johnson diduga telah terlibat dalam pertikaian korupsi selama seminggu terakhir. Dia terpaksa membatalkan rencana yang akan digulirkan melalui parlemen untuk melindungi salah satu anggota parlemennya yang ditemukan telah melanggar aturan lobi.

The Sunday Times melaporkan dari 16 bendahara Partai Konservatif selama dua dekade terakhir, kecuali satu, telah menyumbangkan lebih dari 3 juta poundsterling (Rp57,9 miliar) kepada partai. Mereka lalu telah ditawari kursi di majelis tinggi parlemen Inggris.

Peran bendahara Partai Konservatif telah menjadi pekerjaan yang paling menonjol di Inggris, dilaporkan surat kabar itu, dibandingkan dengan peran para pemimpin lembaga negara dan organisasi amal, dan bahkan mantan perdana menteri.

Lihat Juga : PM Inggris Apresiasi Komitmen RI Atasi Perubahan Iklim

Namun, Menteri Lingkungan George Eustice menolak tuduhan itu. Kepada BBC ia mengatakan, "Mereka adalah dermawan yang memberikan sejumlah besar dana untuk amal, yang telah sangat sukses dalam bisnis, sehingga atas dasar itu harus dipertimbangkan untuk duduk di majelis tinggi."

Eustice juga menggambarkan kehebohan atas anggota parlemen dari Partai Konservatif Owen Paterson sebagai sebuah 'kemurkaan untuk perkara yang sepele'.

Paterson mundur dari parlemen setelah pemerintah mengurungkan rencana merombak sistem untuk memerangi korupsi di lembaga tersebut.

Perselisihan tersebut telah menimbulkan pertanyaan baru tentang etika Boris Johnson.

Selain itu, dia juga menghadapi tuduhan kesalahan lainnya, termasuk rencana agar donatur partai diam-diam menyumbang renovasi kediamannya yang mewah di Downing Street. Namun, Boris Johnson mengatakan pemerintah mengikuti aturan dalam perbaikan tersebut.

Diketahui, berdasarkan survei politik, Opinium untuk surat kabar Observer menemukan peringkat dukungan terhadap pribadi Boris Johnson telah jatuh ke level terendah. Dalam jejak pendapat tersebut didapati bahwa keunggulan Partai Konservatif atas Partai Buruh telah turun menjadi satu poin persentase.

Parlemen Inggris pun rencananya akan mengadakan debat darurat tentang standar-standar (etika) pada Senin (8/11) ini.

"Perdana menteri merusak reputasi demokrasi dan negara kita," kata pemimpin Partai Buruh Keir Starmer, Minggu.

"Ini adalah pola perilaku dari seorang perdana menteri yang tidak tahu bagaimana menegakkan standar dalam kehidupan publik," imbuhnya.

Lihat Juga : PM Inggris Dihujat Usai Liburan ke Spanyol saat Krisis Covid