AS Sanksi Pejabat China, Myanmar, dan Korut Terkait HAM
CNN Indonesia
Minggu, 12 Des 2021 04:45 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Amerika Serikat menjatuhkan serangkaian sanksi bagi pejabat delapan negara, termasuk China dan Korea Utara, saat peringatan hari Hak Asasi Manusia. (Foto: AFP/Saul Loeb)
Jakarta, CNN Indonesia --
Amerika Serikat menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap pejabat dan entitas di delapan negara, termasuk China dan Korea Utara, saat peringatan hari Hak Asasi Manusia di seluruh dunia, Jumat (10/12) waktu AS.
"Tindakan kami hari ini menjadi peringatan demokrasi di seluruh dunia, bertindak melawan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan negara sehingga menimbulkan penderitaan dan penindasan," pernyataan Kementerian Keuangan Amerika Serikat seperti dikutip AFP.
Sanksi itu ditujukan pada pejabat yang dituding bersekongkol atas tindakan keras pedemo di Myanmar, penindasan Muslim Uighur di wilayah Xinjiang China, dan kekerasan politik berkedok perangi narkoba di Bangladesh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perusahaan kecerdasan buatan China, SenseTime Group, dan dua pemimpin politik etnis Uighur di Xinjiang: Shohrat Zakir dan Erken Tuniyaz, yang turut berperan dalam represi besar-besaran terhadap Uighur, turut diberi sanksi oleh AS.
SenseTime diduga telah mengembangkan program wajah yang bisa menentukan etnis target, dengan fokus khusus mengidentifikasi etnis Uighur.
Namun, perusahaan membantah tuduhan tersebut dan menyebut hak itu tak berdasar.
"Kami sudah mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan bisnis kami dalam semua hal yang material di yurisdiksi tempat kami menjalankan bisnis," ujar pernyataan SenseTime.
Menanggapi sanksi itu, China mengecam tindakan pemerintahan Biden. Juru Bicara Kedutaan Besar China di Washington, mengatakan langkah AS membahayakan hubungan kedua negara.
"Campur tangan serius soal urusan dalam negeri China (dan) pelanggaran berat terhadap norma dasar yang mengatur hubungan internasional," demikian menurut kedutaan China.
Lanjut ke sebelah...
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, juga menargetkan sanksi entitas militer Myanmar, termasuk empat kepala daerah di Myanmar, salah satunya adalah Myo Swe Win, pimpinan wilayah Bago.
Korea Utara pun tak luput dari sanksi. Kantor Kejaksaan Pusat Korea Utara dan mantan Menteri Jaminan Sosial masuk dalam daftar hitam AS.
Namun, Misi Korea Utara di PBB Kedutaan besar Myanmar dan Bangladesh di Washington tak segera memberi tanggapan saat dimintai komentar terkait sanksi AS tersebut.
Sanksi dan daftar hitam itu bisa mencegah individu mendapatkan visa ke Amerika Serikat, memblokir aset di bawah yurisdiksi AS, dan mencegah target melakukan bisnis dengan individu atau entitas AS.
Secara efektif, dampak sanksi itu, mengunci mereka keluar dari sistem perbankan Amerika Serikat.
Amerika dan China diketahui saling 'bermusuhan' dalam berbagai hal. Mulai dari isu HAM hingga kedaulatan soal Taiwan dan Laut China Selatan.
Biden mengatakan komitmen yang dibuat lebih dari 100 negara dalam KTT Demokrasi AS mendorong peningkatan otokrasi secara global, mempromosikan hak asasi manusia dan memerangi korupsi.
"Ini akan membantu menyuburkan demokrasi agar berkembang di seluruh dunia," ujarnya dalam pidato penutupan KTT, dikutip Reuters, Jumat (10/12).
Jakarta, CNN Indonesia --
Amerika Serikat menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap pejabat dan entitas di delapan negara, termasuk China dan Korea Utara, saat peringatan hari Hak Asasi Manusia di seluruh dunia, Jumat (10/12) waktu AS.
"Tindakan kami hari ini menjadi peringatan demokrasi di seluruh dunia, bertindak melawan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan negara sehingga menimbulkan penderitaan dan penindasan," pernyataan Kementerian Keuangan Amerika Serikat seperti dikutip AFP.
Sanksi itu ditujukan pada pejabat yang dituding bersekongkol atas tindakan keras pedemo di Myanmar, penindasan Muslim Uighur di wilayah Xinjiang China, dan kekerasan politik berkedok perangi narkoba di Bangladesh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perusahaan kecerdasan buatan China, SenseTime Group, dan dua pemimpin politik etnis Uighur di Xinjiang: Shohrat Zakir dan Erken Tuniyaz, yang turut berperan dalam represi besar-besaran terhadap Uighur, turut diberi sanksi oleh AS.
SenseTime diduga telah mengembangkan program wajah yang bisa menentukan etnis target, dengan fokus khusus mengidentifikasi etnis Uighur.
Namun, perusahaan membantah tuduhan tersebut dan menyebut hak itu tak berdasar.
"Kami sudah mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan bisnis kami dalam semua hal yang material di yurisdiksi tempat kami menjalankan bisnis," ujar pernyataan SenseTime.
Menanggapi sanksi itu, China mengecam tindakan pemerintahan Biden. Juru Bicara Kedutaan Besar China di Washington, mengatakan langkah AS membahayakan hubungan kedua negara.
"Campur tangan serius soal urusan dalam negeri China (dan) pelanggaran berat terhadap norma dasar yang mengatur hubungan internasional," demikian menurut kedutaan China.
Lanjut ke sebelah...
Dampak Sanksi dari AS
Amerika Serikat menjatuhkan serangkaian sanksi bagi pejabat delapan negara, termasuk China dan Korea Utara, saat peringatan hari Hak Asasi Manusia. (Foto: REUTERS/CARLOS BARRIA)
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, juga menargetkan sanksi entitas militer Myanmar, termasuk empat kepala daerah di Myanmar, salah satunya adalah Myo Swe Win, pimpinan wilayah Bago.
Korea Utara pun tak luput dari sanksi. Kantor Kejaksaan Pusat Korea Utara dan mantan Menteri Jaminan Sosial masuk dalam daftar hitam AS.
Namun, Misi Korea Utara di PBB Kedutaan besar Myanmar dan Bangladesh di Washington tak segera memberi tanggapan saat dimintai komentar terkait sanksi AS tersebut.
Sanksi dan daftar hitam itu bisa mencegah individu mendapatkan visa ke Amerika Serikat, memblokir aset di bawah yurisdiksi AS, dan mencegah target melakukan bisnis dengan individu atau entitas AS.
Secara efektif, dampak sanksi itu, mengunci mereka keluar dari sistem perbankan Amerika Serikat.
Amerika dan China diketahui saling 'bermusuhan' dalam berbagai hal. Mulai dari isu HAM hingga kedaulatan soal Taiwan dan Laut China Selatan.
Biden mengatakan komitmen yang dibuat lebih dari 100 negara dalam KTT Demokrasi AS mendorong peningkatan otokrasi secara global, mempromosikan hak asasi manusia dan memerangi korupsi.
"Ini akan membantu menyuburkan demokrasi agar berkembang di seluruh dunia," ujarnya dalam pidato penutupan KTT, dikutip Reuters, Jumat (10/12).
