AS Sanksi Pejabat China, Myanmar, dan Korut Terkait HAM

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, juga menargetkan sanksi entitas militer Myanmar, termasuk empat kepala daerah di Myanmar, salah satunya adalah Myo Swe Win, pimpinan wilayah Bago.

Korea Utara pun tak luput dari sanksi. Kantor Kejaksaan Pusat Korea Utara dan mantan Menteri Jaminan Sosial masuk dalam daftar hitam AS.

Namun, Misi Korea Utara di PBB Kedutaan besar Myanmar dan Bangladesh di Washington tak segera memberi tanggapan saat dimintai komentar terkait sanksi AS tersebut.

Sanksi dan daftar hitam itu bisa mencegah individu mendapatkan visa ke Amerika Serikat, memblokir aset di bawah yurisdiksi AS, dan mencegah target melakukan bisnis dengan individu atau entitas AS.

Secara efektif, dampak sanksi itu, mengunci mereka keluar dari sistem perbankan Amerika Serikat.

Amerika dan China diketahui saling 'bermusuhan' dalam berbagai hal. Mulai dari isu HAM hingga kedaulatan soal Taiwan dan Laut China Selatan.

Biden mengatakan komitmen yang dibuat lebih dari 100 negara dalam KTT Demokrasi AS mendorong peningkatan otokrasi secara global, mempromosikan hak asasi manusia dan memerangi korupsi.

"Ini akan membantu menyuburkan demokrasi agar berkembang di seluruh dunia," ujarnya dalam pidato penutupan KTT, dikutip Reuters, Jumat (10/12).